Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Jejak Imani Umroh Landing Madinah : Hemat perjalanan darat 7-8 Jam dari Jeddah - Madinah

Jejak Imani Umroh Landing Madinah : Hemat perjalanan darat 7-8 Jam dari Jeddah - Madinah
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Jejak Imani Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

MENGAMBIL PILIHAN POLITIK KHILAFAH



MENGAMBIL PILIHAN POLITIK KHILAFAH


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


Dalam tataran diskusi politik beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apakah setiap yang kontra Jokowi, setiap yang inginkan #2019GantiPresiden, otomatis mendukung Prabowo Subianto atau Vigour tokoh politik lain untuk membangun bangsa ini ? Apakah setiap kejengahan pada rezim Jokowi dipastikan mengajukan pilihan politik dengan menghadirkan pilihan politik dari rezim yang lain ?

Sebelum menelusurinya, penulis ingin sampaikan bahwa berbeda pilihan politik itu wajar, bukan perkara yang tabu (haram). Misalkan saja, kita tidak mungkin mendakwa PKS keliru karena berbeda, manakala preferensi politik Prabowo terhadap cawapres yang mendampinginya bukan berasal dari PKS. Padahal, PKS cukup lega karena rekomendasi cawapres pendukung Prabowo yang direkomendasikan Forum Ijtima' ulama salah satunya adalah Salim Segaf Az Jufri, kader PKS.

PKS juga boleh semakin melambung berharap, setelah tokoh lain yang direkomendasikan Ijtima' ulama yakni Ust. Abdul Shomad (UAS) mengambil pilihan mengundurkan diri. Ekspektasi politik PKS yang menginginkan kadernya naik ke tampuk kursi cawapres adalah visi politik yang wajar dan tidak perlu terlalu dipermasalahkan.

Begitu juga SBY ketika berkomitmen merapat ke Prabowo, pastilah memiliki kalkulasi politik tersendiri. Diantara kalkulasi itu, menjadi wajar dan alamiah jika SBY menginginkan kader Demokrat mendampingi Prabowo sebagai cawapres, meski secara eksplisit urusan cawapres diserahkan penuh pada otoritas Prabowo untuk mencari pendampingnya. Hal ini juga tindakan yang wajar, alamiah dan dalam politik sah-sah saja.

Suara Demokrat dan kemampuan logistik partai Bintang Mercy ini cukup mumpuni dan layak diperhitungkan. Kegagalan Prabowo setelah 2 (dua) kali berlaga dalam suksesi kepemimpinan nasional, tentu menguras banyak energi dan sumber daya. Karenanya wajar jika Prabowo juga mencari mitra politik yang bisa urun logistik selain tentu saja kemampuan mitra untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo melalui mesin partai atau melalui Vigour cawapresnya.

Soal-soal ini biasanya akan selesai ketika dicapai konsensus politik yang dibangun berdasarkan kesetimbangan poitik yang mempertimbangkan elektabilitas dan kekuatan logistik. Logistik dan elektabilitas, adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sebagai prasarat memenangi hati publik dalam perhelatan Pilpres.

Hanya saja, publik juga perlu terbuka, berfikir wajar dan alamiah, jika ada preferensi politik lain diluar kubu pro Jokowi atau ikut dalam gerbong partai besutan Prabowo Subianto. Apalagi, jika pilihan politik lain itu merupakan peta jalan perubahan yang hakiki, dan memiliki basis argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan berbagai realitas politik yang tidak mungkin bisa dipungkiri siapapun, sebagai problema yang melekat akut yang akan menjadi problem warisan, siapapun yang akan meraih tampuk kekuasaan.

Pertama, masalah perekonomian yang berbasis ribawi, utang luar negeri yang mencapai angka 5000 T, pengelolaan tambang yang mayoritas dimiliki dan dikuasai asing, persoalan kedaulatan ekonomi yang tidak lagi berdiri di kaki sendiri, akan menjadi limpahan masalah yang diwariskan rezim kepada siapapun yang akan memimpin.

Katakanlah Prabowo memenangkan Pilpres 2019, sejak dilantik dan ditetapkan menjadi Presiden terpilih, Prabowo mewarisi utang negara yang tidak pernah dia lakukan. Prabowo kehilangan sumber pendapatan negara dari berbagai tambang dan aset negara, karena kepemilikannya telah dikuasai asing dan aseng.

Prabowo terpaksa berdarah-darah menjalankan roda kekuasaan, setelah rezim sebelumnya menjadikan uang negara sebagai ajang pesta pora (baca: bancakan). Realitas politik ini tidak fair, baik bagi Prabowo atau siapapun yang memimpin pasca kekalahan Jokowi.

Kedua, persoalan politik demokrasi yang membuat hiruk pikuk setiap tahun Pilkada serentak, setiap lima tahun Pilpres dan pemilu, tentu akan menguras energi bangsa pada dinamika politik formal yang jauh dari substansi politik yang melayani dan menyejahterakan rakyat. Seorang calon pemimpin, setelah dilantik hanya memiliki waktu efektif sekitar 2 (dua) tahun. Karena tahun pertama konsolidasi, tahun keempat dan kelima sudah persiapan untuk kontestasi. Lantas apa yang bisa dilakukan seorang pemimpin hanya dalam waktu dua tahun ? Apalagi untuk memimpin wilayah seluas negeri ini ?

Ketiga, soal kedaulatan bangsa. Penulis melihat, siapapun pemimpin yang dihasilkan dalam Pilpres 2019, tidak mungkin memiliki otoritas penuh terhadap bangsa ini, tidak mungkin memiliki kemandirian dan kedaulatan, atau tidak memiliki kemungkinan untuk benar-benar bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari). Kekuatan-kekuatan asing dan aseng, akan terus bertempur berebut pengaruh untuk menjadikan negeri ini jarahan mereka, sementara penguasa yang ada hanya dilanggengkan untuk melayani kepentingan politik mereka.

Jika di cermati lebih dalam, negeri ini hanya akan berubah kiblat saja apakah menginduk pada poros Beijing atau kembali tunduk pada poros Newyork. Keadaan ini menjadi penjara bagi siapapun yang berkuasa, tidak mampu bertindak dengan otoritas penuh kecuali atas izin dan persetujuan para kapitalisme global, baik kapitalisme timur yang dimotori China atau kapitalisme barat yang dipimpin Amerika.

Keempat, potensi perpecahan bagi siapapun yang dikalahkan -khususnya kubu Jokowi- bisa saja mengajukan perlawanan sengit, tidak ridlo dengan kekalahan yang ada, sebagaimana pendukung Ahok yang hingga saat ini belum move on dan terus mengganggu pemerintahan Anies - Sandi.

Jika keadaan ini digosok oleh kekuatan asing, terlebih kekuatan itu juga merasa gagal menempatkan anteknya di kursi kekuasaan, maka potensi perpecahan dan disintegrasi ada didepan mata. Tidak ada ikatan yang mampu mengikat kuat elemen anak bangsa, apalagi setelah prestasi buruk ditorehkan begawan pancasila di BPIP.

Karenanya, penulis mengajukan opsi politik lain yang tidak menginduk pada Demokrat, tidak pula mengikuti aspirasi PKS. Penulis, melihat persoalan bangsa ini bukan sekedar persoalan rezim tetapi juga sistem.

Sistem rusak demokrasi sekuler telah nyata memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, jika Demokrat memiliki pilihan politik, PKS memiliki pilihan politik, Prabowo memiliki pilihan politik, maka penulis menghimbau umat Islam juga memiliki pilihan politik sendiri.

Tentu saja pilihan politik Islam harus berangkat dari keyakinan akidah dan ajaran Islam yang terpancar darinya. Diskursus pemerintahan Islam Khilafah, seyogyanya dapat mengisi ruang diskusi dari kejumudan politik yang ada.

Khilatah mampu menjadi solusi atas 4 (empat) problem akut yang mendera bangsa ini. Sistem Khilafah akan menerapkan syariat Islam secara kaffah sehingga urusan ekonomi negeri ini terbebas dari sistem ribawi. Nas syariat Islam yang mewajibkan harta kepemilikan umum dan tambang dikuasai negara, serta merta mewajibkan seluruh korporat baik domestik maupun asing yang menguasai tambang, menyerahkannya pada negara.

Jumlah tambang yang melimpah di negeri ini bisa menjadi sumber pemasukan negara dan negara serta-merta dapat menghapuskan kewajiban pajak kepada seluruh rakyat.

Negara hanya mempertimbangkan investasi alat dan teknologi, itupun setelah dikompensasikan dengan hasil tambang yang selama ini sudah dijarah dari negeri ini.

Urusan kekuasaan menjadi sangat simple, tidak perlu lagi ada pemilu dan Pilkada setiap tahun atau ritual lima tahunan. Setelah seorang Khalifah sempurna dibaiat, maka Khalifah-lah yang berwenang mengangkat dan menetapkan jabatan para wali (Gubernur) dan Amil (bupati/walikota).

Penguasa bisa segera bekerja serius memikirkan rakyat tanpa pusing dengan ritual politik lima tahunan. Khalifah juga setiap saat bisa mengganti para wali dan Amil yang tidak menjalankan kekuasaan secara amanah baik melalui aduan rakyat atau temuan Khalifah.

Kedaulatan Khilafah yang hanya terikat hanya dengan hukum Quran dan Sunnah, akan mensterilkan negara dari pengaruh asing dan aseng yang mengintervensi hukum dan perundangan. Kedaulatan syara, menjadikan negara mandiri tidak bergantung pada asing maupun aseng.


Sementara itu, ikatan akidah Islam akan mampu menyatukan kesatuan seluruh kaum muslimin di negeri ini. Perlakuan baik pada non muslim serta komitmen untuk membangun hidup berdampingan, akan menjadi bingkai persatuan yang kokoh.

Penulis kira ini adalah pilihan politik diantara pilihan politik yang ada. Pilihan ini memang tidak mudah, apalagi kekuatan asing dan aseng pasti melakukan intervensi pada pilihan ini. Karenanya, militer juga perlu terlibat aktif untuk menentukan preferensi politik bagi masa depan bangsa ini. Bukan sekedar menjadi penonton politik.

Kiranya sebagai sebuah pemikiran, pilihan poitik Khilafah adalah pilihan politik yang Sahih dan halal untuk diperdebatkan. Namun, jika sebuah pemikiran, sebuah pilihan politik, tidak ditempatkan sebagai satu khazanah untuk memperluas cakrawala berfikir, membuat stereotip negatif dan tudingan-tudingsn tidak berdasar, kapan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar ?

Karenanya penulis mengajak semua tokoh, politisi, ulama, habaib, militer dan segenap umat Islam untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan pilihan politik Khilafah. [].

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MENGAMBIL PILIHAN POLITIK KHILAFAH "

Posting Komentar