Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Pemkot Didesak Keluarkan Payung Hukum, Lahan Wakaf Rawan Sengketa

ilustrasi
SERPONG-Tanah wakaf di Kota Tangsel banyak tak bersertifikat. Hal ini dinilai sewaktu-waktu bisa diklaim ahli waris. Untuk mencegah itu, Pemkot didesak mengeluarkan regulasi untuk mengatur keberadaan aset tersebut.
Mendesaknya regulasi Pemkot berupa Peraturan Walikota (Perwal) ataupun Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum untuk wakaf itu terungkap dari Focus Group Discussion (FGD) yang terselenggara berkat kerjasama Kantor Kementerian Agama (Pemkot Didesak Keluarkan Payung Hukum,  Lahan Wakaf Rawan Sengketa) Kota Tangsel dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di aula Kantor Kemenag, kemarin.
Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Tangsel, Abdul Rojak menjelaskan, betapa pentingnya aset wakaf dilindungi sehingga aman, bisa bermanfaat untuk masyarakat. “Jangan sampai wakaf yang sudah sekian lama digugat oleh ahli waris, maka itu perlu dibuat sertifikat wakaf,” jelas pria asal Cilenggang, Kecamatan Serpong ini.
Di Kota Tangsel data 2015 ada 1.347 titik wakaf dengan luas tanah 730.790.85 meter persegi. Dari jumlah itu yang telah bersertifikata mencapai 514 titik dan yang belum atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) ada 833 titik.
“Melihat kondisi demikian, Pemkot Tangsel harus peduli untuk merawatnya melalui regulasi baik Perda, Perwal atau Kepwal. Termasuk mengelontorkan pembiayaan pengurusan sertifikat wakaf. Selama ini ada pengurusan sertifikat wakaf, namun itu program dari Kamenag itupun kuotanya sangat sedikit sekali,” kata Rojak.
Seluruh wakaf terdiri dari berbagai fungsi. Ada yang dimanfaatkan segagai tempat beribadah seperti musholah, masjid, dan makam. Selama ini wakaf terfokus pada peruntukan tempat peribadatan, dan kegiatan social, namun belum banyak menyangkut wakaf produktif seperti minimarket atau super market.
“Tangsel baru ada dua titik ada wakaf produktif pertama di Yayasan Al Khwaniah Jurang Manggu Timur Pondok Aren diperuntukan untuk minimarket Al-Ikhwaniah. Kedua di Yayasan Masjid Agung Al Jihad dekat Pasar Ciputat dibangun tiga ruko dula lantai untuk disewakan,” tambah sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangsel ini.
Di Kecamatan Pamulang ada 279 lokasi lahan wakaf, di antaranya 20 bersertifikat, 259 Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan di Kecamatan Serpong dan Serpong Utara 177, di antaranya 80 bersertifikat, 97 Akta Ikrar Wakaf. Sementara di Kecamatan Ciputat terdapat 300 lokasi, di antaranya 211 belum Akta Ikrar Wakaf, 87 telah bersertifikat.
Untuk Kecamatan Ciputat Timur ada 230 lokasi, 165 Akta Ikrar Wakaf, 62 sertifikat, di Kecamatan Pondok Aren 292 lokasi, 76 Akta Ikrar Wakaf, sedangkan 216 bersertifikat. Sedangkan di Kecamatan Setu 69 lokasi, 59 Akta Ikrar Wakaf dan 9 bersertifikat.
“Jangan sampai wakaf yang sudah diberikan oleh para orangtua dan berjalan hingga puluhan tahun diminta oleh anak cucuknya. Inilah pentingnya melakukan sertifikasi,” tegas Abdul Rojak.
Untuk wakaf yang dibangun menjadi masjid ada sebanyak 562, mushola 817, Madrasah Tsnawiyah (MTS) 1.230, gereja kristen protestan 47, katolik 6, vihara 6, klenteng 1, pura 1, dan Taman Pendidikan Quran (TPQ) 432.
“Ini yang perlu didorong di bagaimana orientasi ke depan wakaf itu harus produktif, mensejahterakan masyarakat. Kalau dilihat dari jumlah yang ada wakaf untuk tempat beribadah dan makam sudah cukup yang masih kurang wakaf produktif,” tambah Rojak.
Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tangsel, Wendi Zulfikar menuturkan, sejak lima bulan lalu telah dibentuk BWI yang kehadirannya untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan bagi para nadzir penerima wakaf. Sedangkan, pemberi wakaf disebut wakif.
“Misalnya di Singapura tanah wakaf dibangun apartemen. Berharap di Tangsel pun dapat dikembangkan agar lebih maju sehingga dapat mensejahterakan lingkungan sekitar,” jelasnya.
Pihaknya meminta kepada Pemkot Tangsel agar memprioritaskan membuat Perda wakaf agar lebih optimal lagi. Lahirnya Perda akan mempertegas sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf.
Sementara, menurut Dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta, DR Nurhasanah menjelaskan, hasil dari FGD menegaskan betapa pentingnya regulasi tingkat daerah harus dilahirkan demi menjaga dan memfungsikan wakaf yang ada. Tanpa ada regulasi semua elemen dan berbagai pihak tidak secara serius memahmi esensi wakaf itu sendiri.
“Dengan regulasi wakaf akan terjaga dengan baik, dan mampu meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat,” tuturnya. (din)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemkot Didesak Keluarkan Payung Hukum, Lahan Wakaf Rawan Sengketa"

Posting Komentar