Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Mayoritas dari Tangerang 14 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

SERANG – Disnakertrans Banten telah menerima 14 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun 2017. Mayoritas perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK itu berasal dari industri di Kabupaten Tangerang.
IKlan Media Lokal dan Nasional


Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi ditemui usai Rapat Paripurna Penetapan RAPBD Banten tahun 2017 menjadi APBD, Kamis (8/12) mengungkapkan hal tersebut. “Datanya masih direkap. Dan sementara baru 14 perusahaan, karena memang batas akhirnya sampai tanggal 15 Desember mendatang,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini hampir setiap hari surat permohonan penangguhan masuk ke Disnakertrans. “Kelihatannya kalau dihitung jumlahnya masih terus bertambah. Kita akan terima surat permohonan penangguhan UMK dari perusahaan pukul 16. 00 WIB. Jam kantor di tanggal 15 Desember,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial pada Disnakertrans Banten, Untung Saritomo mengatakatan, apa yang menjadi kewenangan provinsi akan dilakukan sesuai peraturan dan perundangan, termasuk memberikan kesempatan kepada pengusaha yang meminta penangguhan UMK.
“Kita jalankan semua aturan, mulai dari penetapan UMP, UMK dan sekarang memberikan kesempatan kepada pengusaha yang keberatan dengan penetapan UMK dengan mengajukan penangguhan,” tandasnya.
Kasi Pengupahan dan Jamsos pada Disnakertrans Banten, Karna Wijaya mengungkapkan, permohonan penangguhan UMK dari perusahaan tidak semuanya akan dikabulkan dan diterima.
“Ada persyaratan pengajuan penangguhan UMK, dan upaya ini sudah diatur dalam Permenaker Nomor 231 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan. Sedangkan aturan pengusaha pengajuan penangguhan tertuang dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ungkapanya.
Adapun tata cara penangguhan pelaksanaan UMK adalah dengan mengajukan permohonan disertai sejumlah dokumen yakni naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusa dengan serikat pekerja, atau buruh perusahaan yang bersangkutan.
Percetakan
Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi atau laba beserta penjelasan-penjelasan selama dua tahun terakhir.
“Selain itu menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja buruh, jumlah buruh seluruhnya dan jumlah buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum serta perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran selama dua tahun yang akan datang,” ungkapnya.
Nantinya, kata Karna setelah semua direkap dan masuk dalam data perusahaan mengajukan penangguhan, Disnakertrans Banten membentuk tim dibantu oleh kabupaten/kota melakukan survei ke lapangan.
“Nanti kita cek syarat yang mereka ajukan, benar atau tidak. Kalau semuanya selesai dicek, maka kita akan lakukan pleno dna dikeluarkan dalam bentuk SK Gubernur Banten,” tandasnya.
Spanduk Kain
Diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Banten Nata Irawan pada 3 November lalu telah mengeluarkan SK UMK 2017 dengan kenaikan 8,25 persen dari UMK 2016. Kota Serang besarannya Rp 2.866.595,31, Lebak Rp 2.127.112,50, Pandeglang Rp 2.164.979,43, Kabupaten Tangerang Rp 3.270.936,13, Cilegon Rp 3.331.997,62, Kabupaten Serang Rp 3.258.866,25, Kota Tangerang Rp 3.295.075,88 dan Tangsel Rp 3.270.936,13.(rus/igo/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mayoritas dari Tangerang 14 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK"

Posting Komentar