Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Indonesia Jangan Di Jual




Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/11) lalu menghadiri Forbes Global CEO Conference di Jakarta. Dalam event tersebut, Presiden Jokowi bertemu dengan CEO perusahaan-perusahaan kelas wahid. Setelah bertemu dengan CEO, lanjut Presiden Jokowi, dirinya juga melakukan pertemuan dengan delegasi dari Taiwan. Dalam pertemuan tersebut, iklim investasi di Tanah Air juga dinilai positif oleh para investor asal Taiwan. Presiden memperkirakan para investor Taiwan sudah mulai berubah sikap soal investasi di Indonesia dari pertemuan terakhir dengannya. “Terasa sekali mulai ada perubahan (dengan Taiwan). Dulu waktu bertemu, feeling bisnis saya menyatakan, oh ini baru (mau investasi), dan kemarin bertemu feeling saya sudah menyebutkan sudah minat. Biasanya kalau minat itu masih campur wait and see dan melihat perizinan. Baru bergeser ke niat,” jelas dia. (merdeka.com, 1/12/2016)
Sebenarnya tidak hanya kali ini saja presiden Jokowi menawarkan investasi asing di Indonesia, pada tahun 2015, Di sela-sela KAA di Bandung, Jokowi melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan bilateral masing-masing. Hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Presiden Jokowi memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur.
Laporan survei The Economist Corporate Network bertajuk “Investing Into Asia’s Reform Landscape: Asia Business Outlook Survey 2015” bahkan menyebutkan Indonesia berada di peringkat kedua negara tujuan investasi utama di benua ini. Indonesia hanya kalah dari China. Hasil survey itu sejalan dengan dataFinancial Times yang menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam jajaran lima besar Negara tujuan investor dari China dan Singapura, serta masuk daftar 10 besar tujuan investasi dari Jepang dan Korea.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penamaan Modal (BKPM) total investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2015 mencapai Rp545,4 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp519,5 triliun atau sebesar 17,8 persen. Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, peningkatan jumlah PMA ini ditopang oleh lima negara yang tetap menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di Indonesia. “Pada 2015 ada lima negara dengan total investasi terbesar di Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Jepang, Belanda, hingga Korea Selatan,” ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (21/1/2016). Singapura merupakan negara dengan jumlah investasi terbesar sepanjang tahun 2015, yaitu mencapai USD5,9 miliar. Kemudian diikuti oleh Malaysia dengan total investasi USD3,1 miliar, Jepang sebesar USD2,9 miliar, Belanda sebesar USD1,3 miliar, hingga Korea Selatan sebesar USD1,2 miliar. (okezone.com, 21/1/2016).
Akibat penerapan UU berbau neoliberal, Indonesia Dijual!
Tepat pada hari kamis (29/3/2007) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Penanaman Modal menjadi Undang-undang Penanaman Modal (UU PM). Delapan dari sepuluh fraksi aklamasi menyetujuinya. UU ini dibuat untuk menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA (yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1970) dan UU Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (yang diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1970). Dalam UU ini, investasi sebagai penopang pembangunan dimaknai sebagai proses ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi semata. Sebagaimana undang-undang (UU) yang sarat kepentingan asing, seperti UU Sumberdaya Air (SDA).
Secara empirik semua hal di atas menggambarkan penjajahan asing dengan mengatasnamakan investasi. Bila kondisi demikian dibiarkan, Indonesia akan semakin berada dalam cengkeraman penjajahan ekonomi neoliberal.
Akibatnya kerakusan asing atas indonesia semakin menjadi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan sampai Juni 2015, realisasi PMA mencapai 4.460 proyek senilai Rp92,2triliun (sekitar US$ 7,4 miliar), atau meningkat 18,2% dari Rp78 triliun pada periode yang sama pada tahun 2014. BKPM telah menggelar survey untuk mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan 100 proyek PMA yang sedang memasuki tahap konstruksi. Hasilnya dilaporkan tidak ada hambatan berarti. Survei ini diinstruksikan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk mengawal dan memastikan investasi-investasi asing tersebut berjalan lancar, sehingga pada gilirannya bisa menggerakkan perekonomian nasional. Seratus proyek PMA tersebut terdiri atas: 64 proyek di sector industri, 14 di sector kelistrikan, dan sisanya di sector tambang, perkebunan, pariwisata, transportasi dan peternakan. Total nilai realisasi investasi 100 PMA itu mencapai Rp 80 triliun. (bisnis.com, 21/8/2015). Ini artinya hampir semua sektor Penanaman Modal dikuasai asing; Indonesia dijual!
Kita Harus Waspada!
Semakin derasnya arus investasi asing di indonesia patut bagi kita untuk waspada terhadap bahaya yang ada di depan. Pertama: Jika nanti infrastruktur, pelabuhan, bandara, jalan, transportasi, pelayaran, pembangkit, dsb dikuasai oleh mereka, maka rakyat negeri ini benar-benar hanya menjadi obyek dan pasar.
Kedua: Seperti yang selama ini berjalan, banyak dari investasi itu langsung kembali kepada mereka melalui impor teknologi, metode, bahan, tenaga ahli dan sebagainya. Dalam proyek kereta cepat, misalnya, jelas keretanya akan diimpor dari mereka.
Ketiga: Dengan alasan pengembalian investasi maka kekayaan rakyat negeri ini akan mengalir kepada mereka dalam jangka panjang, setidaknya untuk masa 30 tahun. Hal itu melalui pembayaran utang dan bunganya, juga pembayaran atas penggunaan infrastruktur itu.
Keempat: Rakyat negeri ini juga akan terbebani dengan pajak yang makin tinggi. Pasalnya, beban negara termasuk pembayaran utang dan bunga juga makin tinggi, sementara negara makin kehilangan sumber-sumber pemasukan, selain pajak.
Jika sudah seperti ini masihkah kita berharap masa depan yang lebih baik kepada rezim dan sistem saat ini? Tentu syariah islam yang diterapkan dalam bingkai Daulah Khilafah Rasyidah tidak akan membiarkan indonesia dijual ke asing. Kepada hukum Allah lah kita harus kembali dan memiliki harapan lebih baik.[Oleh: A. R. Zakarya (LS HTI DPD Jombang)]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Indonesia Jangan Di Jual "

Posting Komentar