Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Unjuk Rasa Ribuan Buruh Serbu KP3B



UNJUK RASA– Ribuan kaum buruh, kaum tani dan Pemuda Mahsiswa tengah melakukan unjuk rasa di Depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (27/10). Unjuk rasa dilakukan dalam rangka memperingati haru sumpah pemuda yang ke-88 dan menutut agar mencabut UU Perguruan Tinggi No 12 Tahun 2012, melaksanakan Alokasi Sektor Pendidikan Sebesar 20% dari APBD Banten, mencabut PP No 78 Tahun 2015, memberikan Jaminan K3, memberikan Jaminan Hak Maternitas Buruh Perempua, hentikan Perampasan Tanah Kaum Tani atas nama Pembangunan Pabrik, Pariwisata, Infrastruktur, Perhutani, PTPN, Perkebunan Swasta, dan Taman Nasional, dan memberikan Jaminan Sarana Produksi Pertanian Bagi Kaum Tani.
Biro  Iklan Tangsel
SERANG – PP 78 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengupahan ditolak ribuan buruh Banten. Mereka meminta kepada pemprov agar membuat pernyataan resmi menolak PP 78 yang merupakan kebijakan pemerintah pusat itu.
Dewan Pengupahan Kabupaten Serang, Kahad saat audiensi dengan Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi dan Kabid Hubungan Industrial (HI) pada Disnakertrans Banten di Aula Setda, Kamis (27/10) menegaskan, Pemprov Banten harus membuat pernyataan resmi penolakan UMP 2017 sebesar Rp 1,931 juta.
Hal senada diungkapkan perwakilan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang, Bambang. Menurut dia, kenaikan UMP yang hanya sebesar 8,25 persen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Menurutnya besaran tersebut tak sesuai dengan laju inflasi di setiap daerah.
“Kami berharap PP 78 itu sudah tidak lagi dipakai dalam penetapan UMP 2017, karena sejauh ini dengan mekanisme dewan pengupahan yang dilakukan sudah dapat terakomodor sektor kebutuhan hidup layak buruh,” tandasnya.
Sementara itu, Kadisnakertrans Banten, Alhamdi berjanji usulan yang disampaikan buruh akan disampaikan kepada pimpinan. “Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang datang dan silaturahmi ke kami.
Karena Pak Gubernur Banten saat ini sedang mempersiapkan cutinya, maka tadi beliau hanya menitip pesan, aspirasi dari teman-teman akan disampaikan kepada pemerintah pusat,” tandasnya.
Dwitama Sablon Spanduk
Pantauan di lokasi, hingga pukul 17. 00 WIB, FSKEP, SPN dan FSPMI dari kabupaten/kota masih melakukan aksi unjukrasa. Dalam orasinya mereka berteriak agar PP 78 tahun 2015 tidak dijadikan acuan pemprov untuk menetapkan UMP.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan persentase kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25 persen. Hal itu sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan besaran kenaikan UMP.
Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional ini berasal dari BPS sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-245/BPS/1000/10/2016 per 11 Oktober 2016, di mana inflasi nasional sebesar 3,07 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen.
Maka berdasarkan PP 78, formulasi perhitungan kenaikan UMP yaitu besaran UMP tahun berjalan dikalikan dengan inflasi nasional ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ini artinya kenaikan UMP pada 2017 pada masing-masing provinsi yaitu besaran UMP 2016 dikalikan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu 3,07 persen + 5,18 persen yaitu 8,25 persen.
“Gubernur wajib menetapkan UMP berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. UMP akan ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2016,” ujar Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, seperti dikutip dari Liputan6.com, Rabu (26/10/2016).
Jika merujuk pada ketentuan persentase di atas maka UMP Banten diprediksi sebesar Rp 1.931.180, naik Rp 147.180 dari UMP tahun sebelumnya sebesar Rp 1.784.000. Jawa Barat naik Rp 185.625 dari Rp 2.250.000 menjadi Rp 2.435.625, DKI Jakarta naik Rp 255.750 dari Rp 3.100.000 menjadi Rp 3.355.750.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung penetapan persentase kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25 persen. Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, formulasi kenaikan UMP dalam PP tersebut merupakan hasil kesepakatan semua pihak terkait.
Oleh sebab itu, kenaikan upah ini harus patuhi oleh semua pihak termasuk pengusaha dan buruh.
Percetakan Digital Printting
Shinta menjelaskan, pada penetapan UMP 2016, masih ada sejumlah kepala daerah yang tidak mengikuti ketentuan dalam PP tersebut. Namun pada tahun ini diharapkan semua kepala daerah mengikuti ketentuan dalam PP tersebut termasuk besaran kenaikan UMP.(rus/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Unjuk Rasa Ribuan Buruh Serbu KP3B"

Posting Komentar