Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Tunggakan BPJS Capai Rp 140 M



SOSIALISASI BPJS. Ketua BPJS Kesehatan Cilegon, Aang Muhammad Muchy, Petugas Satlantas Polres Cilegon, Haris, kepala BPJS ketenagakerjaan, Masbuki, Kepala Jasa Raharja Banten, Arie Tjahyono memberikan materi tentang BPJS kesehatan di ruang pertemuan Greenhotel Cilegon, Kamis (27/10). Salah satu yang banyak dibahas dalam sosialisasi tersebut mengangkat tentang masih banyaknya penunggak angsuran BPJS yang ada di Banten. RONALD SIAGIAN / BANTEN POS
Pasang iklan Koran

CILEGON – Sejak Januari hingga September 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah membukukan nilai tunggakkan angsuran dari peserta perorangan yang nilainya mencapai Rp 140 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari lima kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten, kecuali Tangerang Raya.
Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Serang, Chandra Nurcahyo, disela kegiatan Silaturahmi dan Sosialisasi JKN/BPJS Kesehatan bersama Pokja Wartawan Harian Cilegon (PWHC) dan OKP di salah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (27/10).
Sablon spanduk & Umbul Umbul
Chandra mengatakan, tunggakan yang muncul bukan tanpa latar belakang masalah yang timbul begitu saja tetapi didasari oleh beberapa hal. Salah satunya dikatakan Chandra, banyak dari peserta BPJS yang sulit membayar karena jarak tempuh pelayanan yang jauh.
“Kita sudah mencoba untuk menghubungi lewat telepon dan me-reminding para penunggak, hingga mobil keliling ke daerah dan kecamatan yang konsentasi massa penunggaknya tinggi. Termasuk menambah jumlah tempat pelayanan,” ungkapnya.
Walaupun tidak membeberkan kota mana yang memiliki rating tinggi menunggak, Chandra menganggap hal itu bukan menjadi persoalan mendasar. Pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasinya.
“Jadi kalau dia sudah tidak mampu lagi, maka dia tidak akan diwajibkan bayar angsuran lagi, dan akan masuk dalam kelompok PBI (Penerima Bantuan Iuran, yang dibiayai pemerintah),” tuturnya.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kota Cilegon, Aang Muhammad Muchyi membeberkan, pencatatan nilai tunggakkan yang disebutkan juga terjadi di Kota Cilegon.
Mulai awal bulan hingga September 2016, tunggakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mencapai pada kisaran angka Rp 4,4 miliar dari sekira 33.536 jiwa yang tercatat. Sementara tunggakkan bagi Pekerja Penerima Upah Swasta tercatat mencapai Rp 6,7 miliar.
“Kalau terjadi tunggakan angsuran, dikhawatirkan akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan yang akan ia peroleh,” tuturnya.
Aang mengakui, tunggakkan yang terjadi dilatarbelakangi oleh masih kurangnya petugas BPJS yang ada. Untuk mengatasi itu, pihaknya telah berkerjsama dengan Pemerintah Kota Cilegon melakukan kerjasama untuk melindungi Hak Jaminan Kesehatan Nasional baik PPU Swasta maupun PBPU.
Digital Printing
“Jadi baru dua hari lalu kita sudah ada penandatanganan dengan Pemkot Cilegon, kalau perlindungan BPJS telah dituangkan didalam peraturan walikota. Didalam Perwal ini, ditegaskan bila ada persusahaan yang tidak mengikuti program BPJS akan dikenakan sanksi. Ini berlaku untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,” ungkapnya. (nal/zal/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tunggakan BPJS Capai Rp 140 M"

Posting Komentar