Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Dokter Turun ke Jalan, Tolak Program Pemerintah

Ilustrasi Dokter Solo
CILEGON- Ratusan dokter se-Cilegon turun ke Jalan, yang tergabung dalam IDI Kota Cilegon melakukan aksi penolakan terhadap Program Dokter Layanan Primer (DLP) di depan Pemkot Cilegon, Senin (24/10). Aksi penolakan ratusan dokter itu berlangsung mulai pukul 07.30 WIB hingga 09.00 WIB.

Biro Iklan 
Para dokter itu menilai program tersebut sangat memberatkan dan dinilai hanya membuang-buang uang saja, kendati pemerintah beralasan agenda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter.
Program itu ditolak karena untuk para calon dokter harus mengikuti serangkaian pendidikan hingga mencapai predikat dokter layanan primer membutuhkan waktu sampai sembilan tahun.
Ketua IDI Cilegon, Dr Arie Soetoto mengatakan, progam pendidikan DLP sangat tidak membantu dan hanya memboroskan dana saja.
“Kami menilai layanan dokter saat ini sudah maksimal. Kalau progam DLP dilakukan, siapa yang akan melayani masyarakat. Kami akan sampaikan petisi berisi penolakan progam pendidikan DLP dan menuntut adanya reformasi sistem dalam dunia kesehatan Indonesia,” kata Arie kepada BANPOS, Senin (24/10).
Ia menambahkan, DLP bukanlah bentuk upaya kendali mutu SDM kedokteran, melainkan lebih pada upaya kendali biaya. Pemerintah disinyalir ingin menekan jumlah rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Selain itu, program DLP juga dianggap menambah lama pendidikan dokter sampai dapat melakukan praktek pelayanan primer, baik klinik maupun Puskesmas.
“Tentunya ini akan memberikan dampak yang kurang baik untuk seseorang bisa menjadi dokter di layanan primer,” tambahnya.
Dwitama Spanduk
Dia mengungkapkan, pemerintah mewajibkan para dokter yang sudah ada untuk kembali menempuh pendidikan DLP selama 3 tahun dengan biaya Rp300 juta. Padahal, Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang dijalani dokter selama 8 tahun dirasa cukup untuk memenuhi dan menjaga kompetensi dokter.
“Masa sekolah dokter sudah 8 tahun ditambah DLP 3 tahun, jadi total 11 tahun, bagaimana memenuhi kebutuhan nasional. Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan rencana Program Pendidikan DLP yang dilakukan Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan,” katanya.
Ketua Forum Dokter Umum Indonesia, dr Faisal mengatakan, aksi damai yang mereka lakukan adalah aksi serentak yang dilakukan secara nasional. “Sekarang saja jumlah dokter di Cilegon sedikit, apalagi kalau program DLP diterapkan oleh pemerintah, maka akan berdampak pada kekosongan dokter,” ujarnya.
Selain di Cilegon, IDI Kota Tangsel juga melakukan aksi damai penolakan terhadap program pendidikan DLP. Dengan mengenakan PIN bertuliskan ‘Katakan Tidak Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) dan Kawal Hasil Muktamar IDI’ para dokter anggota IDI Tangsel, melakukan aksi damai dengan tetap melakukan pelayanan kepada pasien.
“Melalui aksi damai ini, kami berharap pemerintah segera melakukan reformasi sistem kesehatan terutama untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Kedua, kami ingin pemerintah merivisi Undang Undang Nomor 20 tahun 2013 terkait Sistem Pendidikan Kedokteran. Undang-undang tersebut membuat pendidikan kedokteran menjadi semakin lama, karena adanya program dokter layanan primer (DLP), padahal DLP setara dengan eksistensi dokter umum,” ungkap Ketua IDI Tangsel, Imbar.
Sekretaris IDI Tangsel, dr Suhara Manullang menyatakan keprihatinannya dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang belum berjalan maksimal, akibatnya para dokter dan rumah sakit sering disalahkan apabila muncul permasalahan.(IRM/EUA/IGO)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " Dokter Turun ke Jalan, Tolak Program Pemerintah"

Posting Komentar