Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Dilema Pariwisata Berbasis Go Digital

Ilustrasi net


Pada tanggal 15-16 September lalu, Menteri Pariwisata menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) ke-3 di Ecovention, Ecopar, Ancol, Jakarta. Pada Rakernas tersebut, tema besar yang diusung yaitu menjadikan sektor pariwisata Indonesia berbasis digital. Dalam website resmi kemenpar.go.id, Menteri pariwisata Arief Yahya menjelaskan prinsip dari Go Digital adalah more digital more personal, more digital more professional, more global. Maksud dari pernyataan ini, bahwa semua sektor yang berkaitan dengan pariwisata, mulai dari pemasaran, pengembangan destinasi dan industri, hingga kelembagaan dan SDM di bidang pariwisata berbasis pada digital.
Sisi positif pariwisata yang berbasis Go Digital ini, diantaranya dapat mengnenalkan destinasi wisata Indonesia skala nasional sampai internasional. Hal ini lah yang kemudian berdampak pula pada penambahan devisa negara melalui peningkatan jumlah wisatawan asing serta membuka peluang peningkatan kebutuhan SDM dan usaha di sektor pariwisata. Namun di satu sisi, muncul dampak negatif yang perlu diwaspadai yaitu, kerusakan di sektor lingkungan, kerusakan norma agama, moral, dan akhlak bangsa.

Tidak dipungkiri, bahwa dari masuknya wisatawan asing ke dalam negeri –yang notabenenya membawa budaya asing– secara tidak langsung akan berpengaruh pada norma dan moral pribumi. Dampak yang dapat dilihat yaitu adanya liberalisasi budaya, misalnya berkaitan cara berpakaian, cara berinterkasi dan bergaul, serta adat dan kebiasaan yang dibawa oleh asing tidak sesuai dengan adat ketimuran Indonesia. Hal ini jika tidak ada antisipasi maka secara perlahan-lahan budaya asing tersebut dapat melebur dan mempengaruhi budaya Indonesia sehingga akan menimbulkan degradasi moral, akhlak, dan agama.

Fakta membuktikan, bahwa Bali yang menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia, adalah tempat pertama kali dilaporkan adanya kasus AIDS (metrotvnews.com). Dengan demikian, kebijakan pariwisata berbasis Go Digital ini sangat penting diimbangi dengan kebijakan antisispasi dampak negatif yang dapat ditimbulkanya. Menteri Pariwisata melalui kerjasama lembaga pemerintahan yang lainnya juga harus mampu membendung arus liberalisame, sekulerisme, pluralisme yang masuk ke Indonesia melalui sektor pariwisata. Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari budaya yang merusak.

Oleh karenanya, negara harus menjaga akidah umat dengan memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai akidah dan hukum syara. Negara juga harus melindungi akhlak dan moral warga negaranya dari budaya asing yang masuk. Di samping itu, negara juga harus memberikan sanksi yang tegas, baik itu berupa peringatan atau hukuman terhadap semua warga negara yang nyata-nyata menyebarkan dan memanfaatkan budaya asing/kufur yang merugikan negara. Hal ini tentu hanya dapat dicapai jika negara mempunyai ideologi yang khas dan kuat yaitu berbasiskan akidah Islam, mempunyai aturan yang jelas dan tegas yaitu hukum-hukum Islam. Negara inilah yang kemudian menjadi kebutuhan kaum Muslim saat ini, yaitu Negara Khilafah Islamiyyah. Wallahu’alam bishowab.( Rizki Iswari,Mahasiswa S2 UI dan aktivis MHTI)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dilema Pariwisata Berbasis Go Digital"

Posting Komentar