Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

UMKM: Penyelamat Ekonomi Kapitalis


Di tengah situasi ekonomi dunia yang kian merapuh, pelaku kapitalis yang ekspansif jelas akan mencari wilayah yang masih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju menyebabkan Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,4 persen dari 2,9 persen yang diperkirakan pada Januari 2016. International Monetary Fund/IMF juga merevisi proyeksi pertumbuhan global 2016 dan 2017, turun menjadi 3,1 persen dari 3,4 persen. Untuk mempertahankan angka itu, IMF mendesak anggota-anggota G-20 – di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Chengdu, Cina pada 23-24 Juli 2016 – untuk mengambil kebijakan berbasis luas guna mengatasi risiko dan menghidupkan kembali pertumbuhan global.
Menteri Keuangan Amerika Serikat, Jacob Lew, menyarankan agar negara-negara (lain) tidak terlalu mengandalkan AS untuk terus menjadi mesin utama pertumbuhan global. Demi mengejar pertumbuhan global, negara-negara industri secara khusus menyasar kawasan Asia Timur Jauh. “Negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik terus memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan global. Kawasan ini mencakup hampir dua perlima dari pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2015, lebih dari dua kali lipat dari seluruh kawasan pembangunan lainnya,” ujar Victoria Kwakwa, Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Bila tidak menyertakan Tiongkok, negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik tumbuh 4,8 persen pada tahun 2016 dan 4,9 persen pada tahun 2017-2018, dimotori oleh pertumbuhan Asia Tenggara. Diantara perekonomian Asia Tenggara yang besar, prospek pertumbuhan di Filipina dan Vietnam paling kuat, yakni 6 persen di tahun 2015. Pertumbuhan di Indonesia di perkirakan mencapai 5,1 persen di tahun 2016 dan 5,3 persen di tahun 2017, tergantung keberhasilan paket reformasi kebijakan dan implementasi program investasi publik yang ambisius. Bisa jadi, asumsi dan rekomendasi itulah yang menjadi pijakan pemerintahan Jokowi – JK dalam menyusun Paket Kebijakan Ekonomi I – XIII, termasuk mega proyek infrastruktur yang membutuhkan investasi luar biasa. Semua demi mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi sesuai rekomendasi penguasa dunia.
UMKM : Harapan Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Kapitalistik
Di pihak lain, Kapitalis amat menyadari bahwa dibalik pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kekuatan modal, akan selalu menyisakan problem kemanusiaan. Dimanapun dan kapanpun, pembangunan ekonomi ala kapitalistik tidak akan pernah mewujudkan kesejahteraan yang riil dan merata. Namun mereka tidak mau mengakuinya dan bahkan terus-menerus mendesak negara-negara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk menekan resiko masalah sosial yang dideritanya. “Pertumbuhan yang lambat ini kembali menegaskan betapa pentingnya bagi negara untuk menerapkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim,” kata Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim. Bila dibiarkan, kemiskinan dan ketimpangan akan menimbulkan bencana sosial -seperti eksploitasi manusia, kehancuran relasi dalam masyarakat termasuk pada keluarga, kriminalitas- masalah ekologi, masalah psikologis dan penghancuran pembangunan yang telah memakan investasi besar-besaran. Pelaku kapitalis menjadikan proyek pengentasan kemiskinan hanya demi mengamankan aset dan keuntungan ekonomi yang telah mereka bangun dengan susah payah. Sehingga, jangan berharap bila Kapitalis memberangus kemiskinan dan ketimpangan hanya demi alasan humanis semata.
Kemiskinan dan ketimpangan memang telah menjadi bencana global. Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Bersama DPR/DPD RI 16 Agustus 2016 menunjukkan hal itu. “Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial,” kata Presiden. Untuk mengatasinya, pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dalam rangka menstimulus ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan, yang salah satunya mempermudah izin UMKM.
Dunia memang berharap pada UMKM. Bahkan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) telah meluncurkan parameter untuk mengukur keseriusan negara-negara berkembang dalam melahirkan wirausaha. OECD’s Entrepreneurship Indicators Programme (EIP) digunakan sebagai pedoman pengembangan indikator untuk mengatasi kesenjangan informasi yang berkaitan dengan kewirausahaan, serta mengukur kinerja dan dampak kewirausahaan. Sedangkan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) adalah studi tentang kewirausahaan yang bisa menjadi rekomendasi kebijakan kewirausahaan.
Di negara-negara maju, lebih dari 60 persen UKM (Usaha Kecil dan Menengah) telah memberi lapangan kerja dan menyumbang 50 persen dari PDB. Di negara berkembang, UKM memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 50 persen lapangan kerja dan 40 persen PDB. Sedangkan pada negara berpendapatan rendah (Low Income Developing Countries/LIDCs), UKM memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperluas kesempatan kerja, inklusi sosial dan pengurangan kemiskinan.
Demikian pula yang terjadi pada World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 12 pada 2-4 Agustus 2016 lalu di Jakarta yang mengusung tema ‘Desentralisasi Pertumbuhan, Menguatkan Bisnis’. Salah satu fokus utama pertemuan itu adalah integrasi UMKM dalam ekonomi global. Sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pembukaan WIEF menegaskan UMKM bisa menjadi kuat dan penahan apabila ekonomi sedang terguncang. Keberadaannya tersebar di seluruh penjuru negeri dan menguasai sekitar 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia, dengan lebih dari 98 persen berstatus usaha mikro. Sektor produktif tersebut saat ini mempekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan memberikan kontribusi 60,6 persen terhadap PDB Indonesia.
Sedangkan usaha mikro kecil (UMK) , menurut data SMESCO (Small and Medium Enterprises and Cooperatives atau KUKM – Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah-) Indonesia, ada sekitar 58 juta kegiatan usaha secara mandiri (self employed). Dan sekitar 1,65 persen penduduk telah menjadi pengusaha (entrepreneur). Mereka dulu berasal dari bisnis start up (pemula) dan mampu mengembangkan usahanya. Pemerintah bertekad meningkatkan jumlah entrepreneur hingga pada kisaran 5 persen dari jumlah penduduk. Angka tersebut merupakan jumlah standar untuk sebuah negara yang kuat secara ekonomi. Dengan kata lain, jumlah entrepreneur di Indonesia selayaknya mencapai sekitar 13 juta orang. Mereka bukan lagi self employed, tetapi bisnisnya berjalan stabil dengan mempekerjakan orang lain dan telah memiliki tata kelola sistem manajemen yang baik.
Umkm
Harapannya, masyarakat yang memiliki kemauan kuat untuk berekonomi secara mandiri, akan mengembangkan usahanya hingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Kehadiran usaha ini akan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung, hingga menularkan semangat mandiri pada orang lain. Di saat yang bersamaan, kebutuhan UMKM akan tenaga kerja lokal akan membantu pemerintah mengatasi pengangguran, pada saat pemerintah sendiri ‘tidak cukup mampu’ untuk menyediakan lapangan kerja secara luas. Bahkan dengan menghidupkan sentra-sentra UMKM hingga ke daerah-daerah yang termarginalisasi dalam pembangunan –seperti desa, daerah terpencil dan wilayah Indonesia Timur – dianggap menjadi salah satu solusi yang mampu menyelesaikan ketimpangan antar kota – desa, Jakarta – daerah, atau wilayah Barat – Timur. Sekalipun masih dalam skala mikro, terbukti UMKM masih mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Jelaslah bahwa tujuan meningkatkan jumlah usahawan –baik tingkat pemula hingga profesional- adalah upaya pemerintah untuk kian melepaskan diri dari posisinya sebagai penyedia dan penjamin lapangan kerja bagi rakyat. Bila masyarakat mandiri dalam berekonomi, tidak hanya membuat mereka survive (mampu bertahan) dalam memenuhi kebutuhannya hingga hari tua, tetapi juga membuat sikap mentalnya teguh, suistanable (berkelanjutan, mampu berkembang) menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan dunia kapitalis. Alhasil, dalam situasi seperti ini, pemerintah yang mengambil posisi ‘cukup hanya menjadi regulator saja’ tidak akan dipersoalkan masyarakat. Karena, ada pemerintah atau tidak, mereka sudah merasa mampu bertahan dan mencukupi kebutuhannya sendiri.
Apalagi sumber penerimaan utama dalam negara kapitalis adalah pajak. UMKM adalah obyek pajak yang prospektif. Pajak memberi kontribusi sekitar 70 persen dari seluruh penerimaan negara. Sebagaimana profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 yang menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.786,2 triliun dan penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.539,2 triliun. Bahkan saat ini, ketika rezim Jokowi ikut latah menetapkan tax amnesty, UMKM turut menjadi sasaran kebijakan ini. Secara khusus Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, akan membuat pedoman untuk menfasilitasi UMKM yang mau mendaftar tax amnesty. Sebelumnya Jokowi mengatakan kebijakan tax amnesty tak hanya berlaku untuk pengusaha besar atau orang-orang kaya saja. Namun berlaku bagi semua masyarakat yang belum melaporkan hartanya dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak dengan benar, termasuk pelaku UMKM. Pemerintah menargetkan 10.000 UKM yang memiliki omzet Rp 4,8 miliar mengikuti program ini. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyampaikan saat ini ada 600.000 ribu wajib pajak UKM yang terdaftar.
Demikian pula, bagi TNC (Trans National Corporation). Semakin menjamurnya UMKM tidak akan membuatnya mampu menjadi pesaing korporasi. Profil UMKM dengan modal terbatas (nilai aset 50 juta hingga 10 miliar rupiah), jangkauan pemasaran terbatas, masalah managerial, keterbatasan teknologi, kemampuan – kapabilitas – kuantitas SDM terbatas, aspek legalitas lemah dan problem lainnya, tidak akan mengancam gurita bisnis yang dikuasai TNC.
Bahkan acap kali, pemerintah dan korporasi hanya ‘mengizinkan’ UMKM memiliki lapangan bisnis pada sektor yang kurang strategis seperti usaha ekonomi kreatif –kerajinan tangan, kuliner, garmen- dibandingkan sektor strategis yang dikuasai korporasi. Apalagi, justru korporasi-korporasi akan memanfaatkan UMKM sebagai perpanjangan jaringan korporasi, termasuk rantai pemasaran produknya. Seperti korporasi-korporasi produsen tepung terigu, minyak goreng dan produk dairy –susu, keju, yoghurt, mentega- yang jelas mendapatkan keuntungan berlipat ganda bila UMKM makanan – minuman tumbuh dengan subur. Bahkan trend pemasaran melalui e-commerce memberikan keuntungan luar biasa bagi raksasa bisnis digital. Simak saja, laba kotor Yahoo pada tahun 20018 sebesar USD 4.13 miliar atau Rp 15.7 triliun. Pendapatan tertinggi Yahoo berasal dari layanan marketing atau layanan iklan. Rata-rata setiap klik referensi iklan, Yahoo mendapat 2.5-3 sen dollar (Rp 275-330 per klik). Demikian pula Google –yang dianggap sebagai mesin pencari terbaik-, pendapatannya melalui iklan naik tajam yakni USD 10.6 miliar (2006) menjadi USD 16.6 miliar (2007).
Jadi, bisa saja masyarakat memiliki usaha, bahkan masyarakat strata bawah akan mendapatkan penghasilan dengan bekerja di sektor informal yang dibuat UMKM, namun kompetisi ala kapitalistik tetap berjalan unfair. Apalagi dengan peralihan fungsi pemerintah –hanya menjadi regulator dengan kebijakan neoliberalnya- justru kian meluaskan ekspansi TNC untuk menguasai kue ekonomi di dalam negeri. Ketimpangan tetap akan terjadi, bahkan gap-nya kian membesar. Sehingga, harapan mengentaskan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan hanyalah ilusi dan utopi. Lantas, apa sesungguhnya motif yang melatarbelakangi upaya menghidupkan UMKM?
UMKM : Prospek Masa Depan Bisnis Kapitalisme
Rekomendasi UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) –organisasi PBB untuk menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan- terhadap peran swasta adalah menumbuhkan wirausaha baru. Anjuran itu dilakukan untuk menghadapi perubahan sosial yang cepat, perubahan teknologi, pemulihan ekonomi yang lambat dan penambahan pengangguran. Banyak negara telah memfasilitasi penciptaan kewirausahaan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan.
Rekomendasi tersebut bisa dimaknai sebagai arahan bagi pemerintah untuk melibatkan swasta bermodal besar untuk berinvestasi dan memperluas jaringan bisnisnya melalui UMKM. Menghadapi semua resiko pembangunan, dunia internasional mulai mewacanakan ekonomi inklusif. Yakni mengajak partisipasi semua komponen masyarakat dalam melakukan pembangunan. Dalam hal ini menyertakan UMKM menjadi ‘mitra’ menjadi salah satu realisasi ekonomi inklusif, yakni ‘mengajak’ para pemodal cekak untuk berkontribusi memutar roda pertumbuhan ekonomi.
Secara sarkastis, sesungguhnya masa depan UMKM adalah masa depan keuntungan bisnis kapitalis besar. Sehingga, pemerintah dan korporasi akan berkepentingan untuk mendudukkan UMKM pada posisi stabil. Kestabilan dalam terminologi kapitalisme selalu identik dengan kemapanan finansial. Dengan kata lain, UMKM harus memiliki kecukupan modal agar usahanya berkelanjutan. Di alam kapitalis, penyuntikan modal tidak pernah terjadi tanpa memanfaatkan jasa perbankan. Tak pelak lagi jika UMKM adalah nasabah potensial bagi bisnis perbankan.
Alasannya, UMKM harus dibantu untuk menggiatkan potensi peningkatan produktivitas melalui transformasi dari sektor tradisional ke sektor modern. Kata lainnya, UMKM harus mendapatkan suntikan dana. Karena itu perlu dilakukan penguatan dan perluasan lembaga keuangan mikro, LKM (Lembaga Keuangan Mikro) pra koperasi, koperasi simpan pinjam dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat).
Jadi, fokus pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah agar mereka dapat naik kelas menjadi entrepreneur skala menengah dalam arti bisnis mereka dapat bertumbuh menjadi usaha yang sehat, mantap, menghasilkan laba, dan bankable (layak mendapatkan kredit perbankan). Lembaga internasional seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) telah merekomendasikan kebijakan, terkait dengan masalah ini. Pada pertemuan April 2015, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 meminta OECD, bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya untuk mengembangkan kebijakan finansial UKM termasuk mendorong pembiayaan UKM di tingkat lokal, nasional dan internasional.
Alasan itulah yang mendasari Menko Perekonomian Darmin Nasution meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI (29/3/2016). KURBE diharapkan akan memberikan stimulus kepada UMKM meningkatkan ekspor nasional dan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan. KURBE Mikro dengan maksimal plafon kredit sebesar Rp 5 miliar, KURBE Kecil adalah Rp 25 miliar dengan ketentuan maksimal Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) sebesar Rp 15 miliar dan KURBE Menengah maksimal plafon Rp 50 miliar dengan ketentuan KMKE sebesar Rp 25 miliar, dengan tingkat suku bunga 9 persen per tahun tanpa subsidi. Penyaluran pembiayaan UMKM yang berorientasi ekspor akan dilakukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Exim Bank. Bukankah ini bisnis yang menggiurkan saat bisnis perbankan mengalami kelesuan pertumbuhan kredit?
Selain sasaran nasabah perbankan, UMKM yang prospektif akan mengundang investor. Dihadapan peserta WIEF, Sri Mulyani mengatakan, “Kami melihat bisnis yang didorong oleh masyarakat juga didukung inovasi teknologi yang dapat mengurangi pembiayaan. WIEF ini bisa menjadi bukti lahirnya gagasan baru dan bisa jadi konsep yang layak sehingga bisa menarik investor. Penggalangan dana (crowdfunding) untuk membiayai proyek, memacu inovasi melalui kerja sama para startup (UMKM) dan korporasi, serta menanamkan budaya berpikir dalam kerangka bisnis. Kebijakan lainnya ialah merevisi Daftar Investasi Negatif, dengan membuka 19 sub-sektor usaha yang dialokasikan untuk UKM dan koperasi. Selain itu, 62 sektor usaha lainnya dapat dimasuki investor asing hanya jika mereka berkoalisi dengan UMKM.
Sekalipun disangka bahwa kemitraan UMKM dan swasta adalah ‘budi baik’ atau bagian dari Corporate Social Responbility (CSR) namun tidak bisa dielakkan bahwa realitas penciptaan wirausaha baru adalah bagian dari strategi memperpanjang nafas kapitalisme. Sadar bila pasar global butuh banyak pemain, maka Barat sebagai komandan kapitalisme global, mengomando seluruh dunia untuk menciptakan pemain-pemain baru agar siap menjadi jaringan bisnis, penyedia kebutuhan sekaligus pasar bagi produk barang dan jasa korporasi kakap.
Pasar global membutuhkan banyak usahawan untuk menjamin diversifikasi ekonomi, pengguna teknologi baru –terutama teknologi digital-, menjaring investasi –termasuk infrastruktur dan transportasi yang padat modal-. Tak bisa dipungkiri bila arsitek yang membidani kebijakan ini adalah organisasi multilateral seperti Bank Dunia, IMF, WTO (World Trade Organization, dan UNDP (United Nations Development Programme). Melalui Financing for Development lembaga-lembaga rente dunia tersebut menyebarluaskan kebutuhan utang dalam pembangunan, termasuk program memunculkan wirausaha baru. Mereka menciptakan kebutuhan pelatihan, pendampingan, inisiasi ICT (Information Communication Technologies), dan perkembangan terbaru bagi UMKM. Untuk memperoleh semua itu ada harga yang harus dibayar, yang tak jarang berupa utang.
Apalagi kemunculan usahawan baru melalui UMKM bisa menjadi titipan agenda internasional seperti isu pemberdayaan perempuan, perubahan iklim, penggunaan teknologi ramah lingkungan, good governance bahkan isu HAM dan terorisme. Seperti dalam rancangan yang dibuat UNCTAD, negara-negara dipandu untuk menumbuhkan wirausahawan baru dengan tujuan meminimalisasi aturan. Mereka diharapkan menerapkan informasi yang transparan, mekanisme pelayanan/perizinan yang cepat, aturan kontrak yang mudah dan cepat, menggunakan dasar teknologi informasi dan sebagainya. Semua ini mengarah pada mekanisme praktek good governance.
Bagaimanapun juga, persaingan sempurna dibutuhkan kapitalisme untuk melangsungkan kehidupannya. Namun gagasan pasar global meniscayakan persaingan yang tidak fair. WTO atau lembaga sejenis dengan mudah membuat aturan untuk mencegah masuknya pemain baru dengan alas an tidak memenuhi kualifikasi yang mereka buat. Pendek kata, penjajahan kapitalisme global yang disetir aktor kapitalis kakap akan tetap berlangsung sekalipun mengatasnamakan kemitraan, inklusivitas dan pemberdayaan.
Khatimah
Jelas memang bahwa pergeseran kebijakan AS ke Pasifik terfokus pada dua hal penting, yakni pertumbuhan dan stabilitas di kawasan. Barat yang kelabakan dengan situasi ekonomi yang tak kunjung kondusif, terus mencecar kawasan ini dengan berbagai komitmen. Mengambil tema membangun ekonomi global yang inovatif, menyegarkan, terkoneksi, dan inklusif , Barat memaksakan kawasan ini mengadopsi dan menyebarluaskan agenda, program dan proyek-proyeknya.
Padahal, keberpihakan pada agenda kapitalistik tiada lain adalah keberpihakan pada korporasi kakap, tanpa mengindahkan kepentingan khalayak. Semua sejalan dengan arahan global. Semua mengarah pada kebijakan pasar bebas neoliberalisme, sekalipun terkesan membawa angin segar bagi rakyat. Tak ada yang benar-benar tulus mengurus dan menjaga kebutuhan rakyat kecuali pemerintahan yang dibangun atas sendi ketaqwaan akan Allah SWT dan berpedoman pada teladan Rasulullah SAW. Hanya Khilafah yang mampu mewujudkan tujuan kemakmuran, benar-benar melenyapkan ketimpangan dan kemiskinan dalam masyarakat. [Pratma Julia Sunjandari (Lajnah Siyasi DPP MHTI)]

Sumber:
1. http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/06/07/world-bank-cuts-2016-global-growth-forecast
2. http://www.antaranews.com/berita/574432/imf-desak-g20-ambil-kebijakan-lebih-luas
3. paper1.kompas.com/kompas/books/160226kompas/#/11/
4. http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/04/10/east-asia-pacific-growth-remains-resilient-in-face-of-challenging-global-environment-says-world-bank
5. Ibidem 1
6. Ibidem 1
7. http://lpdb.id/update/kabar-lpdb/2016/08/18/memutus-rantai-ketimpangan-kesenjangan/
8. http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160802124607-92-148603/sri-mulyani-dorong-forum-ekonomi-syariah-global-danai-umkm/
9. UNCTAD, SME, Entrepreneurship Policy Framework 12 and Implementation Guidance
10. https://www.oecd.org/finance/G20-OECD-High-Level-%20Principles-on-SME-Financing.pdf
11. http://finance.detik.com/read/2016/05/10/143245/3206969/4/world-islamic-economic-forum-di-ri-bahas-sukuk-hingga-pembiayaan-ukm
12. Ibidem 8
13. http://smescoindonesia.com/about-us/
14. http://www.kemenkeu.go.id/Berita/ini-upaya-pemerintah-genjot-target-penerimaan-perpajakan-dalam-apbn-p-2016
15. http://www.depkop.go.id/content/read/kemenkop-ukm-siapkan-pedoman-sederhana-bagi-ukm-yang-ikut-tax-amnesty/
16. https://nusantaranews.wordpress.com/2009/01/25/profil-5-situs-terbesar-dengan-triliunan-rupiah/
17. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf
18. Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia, Mariana Kristiyanti, Fakultas Ekonomi, Universitas AKI
19. Ibidem 18
20. https://www.oecd.org/finance/G20-OECD-High-Level-%20Principles-on-SME-Financing.pdf
21. http://www.beritasatu.com/makro/357258-kurbe-dorong-kreativitas-umkm-ciptakan-produk-ekspor.html
22. Ibidem 11
23. http://unctad.org/en/Pages/aboutus.aspx
24. Ibidem 17

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "UMKM: Penyelamat Ekonomi Kapitalis"

Posting Komentar