Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Ulama se-Banten Ancam Geruduk Kemendagri

ilustrasi net

SERANG – Ribuan ulama, kyai dan santri di Banten mengancam akan menggeruduk kantor Kemendagri di Jakarta jika Mendagri menghapus Perda Pekat. Hal itu ditegaskan Ketua Majelis Pondok Pesantren Salafi, Matin Syarkowi, Rabu (15/6).
“Kami para kyai dan ulama di Banten akan menggeruduk kantor Mendagri di Jakarta,” kata dia.
Menurutnya, kebijakan penghapusan perda oleh pemerintah dianggap sesuatu yang sah. Akan tetapi jika hal itu juga diberlakukan terhadap perda yang bermaterikan kedaerahan (kearifan lokal, red), maka tidak sepatutnya dilakukan secara berlebihan.
“Aceh saja misalnya bisa membuat perda khusus, masa daerah lain memuat perda bermuatan lokal itu tidak bisa dan harus dihapus. Jika benar dihapus, kami akan datangi Mendagri,” tegasnya.
Lebih jauh Matin menilai, polemik penghapusan perda oleh presiden ini erat kaitannya dengan razia rumah makan oleh Satpol PP Kota Serang belum lama ini. Karena ada pihak pihak yang beranggapan hal itu menyalahi prosedur. Padahal upaya penertiban sudah sesuai dengan surat edaran walikota yang melarang warung dan rumah makan buka pada siang hari.
“Saya kira Satpol PP sudah sesuai aturan dalam melakukan penertiban rumah makan kemarin. Makanya ulama juga meminta agar Satpol PP juga menindak rumah makan skala besar di Kota Serang,” katanya.
Sementara itu mantan Ketua DPRD Kota Serang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Demokrat, Nuraeni menyatakan, persoalan penegakan perda merupakan kewenangan dan Tupoksi Satpol PP.
“Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan Tupoksinya sebagai penegak perda. Ditambah lagi, perda ini dibahas bersama-sama dan sudah mengacu kepada aturan lebih tinggi. Lagian usulan Perda Pekat ini atas aspirasi masyarakat, ulama, MUI dan mengundang seluruh pihak lainnya seperti rumah makan,” jelasnya.
Ketika disinggung mengenai penghapusan Perda Pekat milik Kota Serang, Nuraeni tegas menolak. “Kalaupun ada yang harus diperbaiki, bukan perdanya tetapi pelaksanaan prosedur di Satpol PP-nya,” jelasnya seraya mengatakan Perda Pekat tidak menghambat investasi dan tidak pula menghambat rezeki seseorang.(rus/igo/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ulama se-Banten Ancam Geruduk Kemendagri"

Posting Komentar