Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Terkait Pembatasan Kegiatan Komisi Sekwan dan Anggota DPRD Banten Ricuh

SERANG – Rapat paripurna mengenai Raperda Prakarsa Pondok Pesantren di DPRD Banten ricuh, Rabu (1/6). Selain dihujani interupsi kericuhan dan aksi saling ngotot antara Sekwan, Deni Hermawan dengan sejumlah dewan, Zaid El Habib dan Yeremia Mendrofa terus berlanjut usai acara.
Kejadian tersebut berawal dari aksi protes yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Yoyon Sujana dalam rapat paripurna, yakni adanya pembatasan kegiatan di komisi dalam kunjungan kerja (Kunker) dengan alasan adanya imbauan dari KPK.
Keributan tersebut, akhirnya berujung pada digelarnya rapat pimpinan (rapim) yang dihadiri oleh seluruh fraksi dan pihak setwan.
Ditemui usai Rapim, Yoyon Sujana mengaku, interupsi dilakukan pada saat rapat paripurna dilakukan agar semua tamu yang datang mengetahui atas apa yang saat ini terjadi di lembaga legislatif tersebut.
“Terpaksa saya sampaikan di paripurna, meskipun ada pihak yang tidak setuju. Rapim tadi, mengevaluasi apa yang disampaikan oleh sekwan, bahwa kunker tidak boleh dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Padahal sesuai aturan itu masih diperbolehkan dengan catatan, kunker dilakukan tidak berbarengan di hari Sabtu dan Minggu berturut-turut,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kunker dilakukan pada hari libur tersebut secara ketentuan dan perundang-undangan bisa dilakukan, asalkan dilakukan saat proses pemulangan.
“Misalkan, kita ada kunjungan selama tiga hari, Kamis, Jumat dan Sabtu. Hari Sabtu bisa kita masukan dalam agenda kunker, asalkan dihari itu adalah hari kita pulang, dan itu sesuai Permendagri tidak melanggar, tapi Sekwan (Deni Hermawan) melarang kami,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya setuju dan memiliki semangat dengan pemberantasan korupsi yang saat ini gencar dilakukan oleh KPK, tetapi sebagai wakil rakyat Yoyon meminta hal tersebut harus disesuaikan dengan aktivitas seluruh komisi yang di dalamnya adalah anggota legislatif.
“Anggota DPRD ini kan banyak kegiatan untuk efisiensikan, memudahkan kita bekerja. Kenapa tidak hari Sabtu dan Minggu kita jadikan kunker. Asalkan tidak dilakukan berbarengan. Dan itu diperbolehkan secara aturan,” ungkapnya.
Senada diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Banten dari Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa. Menurut dia, semangat pemberantasan korupsi menjadi nomor satu demi terlaksananya percepatan pembangunan dan pemerintahan yang bersih. Akan tetapi, Sekwan diminta untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.
“Semangat KPK tentunya kami sangat setuju,. Tapi seharusnya Sekwan ini kalau membuat aturan dan kebijakan larangan kami untuk melakukan kegiatan kunker itu harus ada dasar atau payung hukumnya. Jangan ini katanya, katanya ada larangan dan imbauan. Tetapi tidak menjelaskan payung hukumnya,” ungkapnya.
Bahkan kata dia, dalam Tatib DPRD nomor 1 tahun 2014 kunker dilakukan sesuai dengan pembahasan dalam Banmus. Artinya, hal tersebut sudah diatur sesuai dengan perundang-undangan. “Kalau ada larangan untuk kunker, ubah dulu dong tatibnya. Tatib kita ini mengacu pada PP 16 tahun 2010. Jadi kalau mau ubah tatib, ubah dulu PP nya. Jadi jangan asal membuat aturan berdasaarkan, katanya, katanya,” ungkapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Banten, Sri Hartati mengaku, dirinya pernah ditolak oleh Sekwan sebanyak dua kali ketika ingin melakukan kunker. “Beberapa kali di Komisi IV usulan kunkernya tidak diterima oleh pihak Setwan,” jelasnya.
Sekwan Banten, Deni Hermawan belum dapat diminta tanggapannya. Usai paripurna dan berdebat dnegan anggota DPRD, ia langsung ikut rapim dan menggelar rapat tertutup dengan pejabat eselon III dan IV di Setwan. Telpon genggamnya aktif namun tidak menjawab.(rus/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Terkait Pembatasan Kegiatan Komisi Sekwan dan Anggota DPRD Banten Ricuh"

Posting Komentar