Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Rekruitmen PPK dan PPS Terbuka Untuk Umum

ilustrasi net
SERANG – Revisi UU Pilkada yang baru disahkan, berdampak terhadap rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Rekruitmen kali ini terbuka untuk umum. Tidak lagi dipilih oleh camat atau lurah setempat.
Komisioner KPU Banten Divisi Teknis, Syaiful Bahri mengatakan, semua warga Banten dapat mendaftarkan diri menjadi PPK dan PPS dengan syarat-syarat tertentu. Dengan terbukanya kesempatan ini, KPU Banten juga ingin mencari penyelenggara Pemilu yang independen, berintegritas dan profesional.
“Kami ingin mencari PPK dan PPS yang profesional. Bukan titipan orang Parpol. Makanya rekruitmen PPK dan PPS dibuka untuk umum. KPU ingin pasang jaring seluas-luasnya biar dapat yang bagus. Tahapan ini juga amanat UU Pilkada yang baru,” ujarnya, Minggu (19/6).
Rekruitmen PPK dimulai pada 21 Juni hingga 13 Juli yang terbagi atas pemberkasan, tes tertulis, wawancara dan pengumuman. Pemberkasan dimulai pada 23 Juni di KPU kabupaten dan kota. Bagi pendaftar yang lolos diseleksi dalam tes tertulis pada 3 Juli. Selanjutnya, tes wawancara pada 11 Juli, pengumuman 13 Juli dan dilantik pada 14-15 Juli.
Sementara, tahap rekruimen PPS dimulai pada 28 Juni-20 Juli. Pemberkasan dimulai dari 28 Juni hingga 4 Juli di kantor kelurahan atau desa. Kemudian mengikuti tes wawancara pada 15 Juli. Hasil seleksi akan diumumkan sebelum pelantikan pada 20 Juli yang dilakukan secara serentak di kabupaten dan kota.
“Prasyarat yang harus dipenuhi pendaftar PPK dan PPS secara umum sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Syarat khusus yang perlu dicatat, yakni pendaftar belum pernah menjadi PPK dan PPS dua periode. Bukan orang Parpol atau tim pemenangan dan umurnya 25 tahun ke atas. Kami ingin menjadi penyelenggara Pilkada terbaik,” kata Syaiful.
Syaiful menuturkan, adanya pembatasan PPK dan PPS hanya dua periode, karena untuk mengatisipasi petugas yang membangun jaringan dengan Parpol tertentu. Hal ini rentan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Maka, revisi UU Pilkada mengajarkan harus adanya kaderisasi.
“Untuk itu kami telah menginstruksikan kepada KPU kabupaten dan kota agar tidak merekrut PPK dan PPS yang memiliki kinerja buruk. Apalagi yang sudah berjejaring dengan Parpol. Sejak Pilkada serentak 2015, KPU RI banyak menemukan adanya permainan. Alhasil, aturan ini kami terapkan supaya penyelenggaraan Pilkada berintegritas,” tuturnya.
Menurut Syaiful, PPK dan PPS harus aktif mempelajari segala hal tentang Pemilu. Kalau diam saja, tidak akan terjadi perubahan. Padahal perbaikan Pemilu itu berasal dari regulasi, penyelenggara, peserta dan pemilih. Empat komponen itu yang mempengaruhi kontestansi demokrasi.
“KPU sebagai penyelenggara berperan untuk perbaiki SDM-nya (sumber daya manusia, red) terutama PPK dan PPS. Karena mereka itu ujung tombak KPU. Nanti pada tahap akhir rekruitmen kami mengadakan uji publik terhadap PPK dan PPS. Nama-nama calon PPK dan PPS ditempel di kantor kelurahan, desa dan kecamatan supaya masyarakat melihat. Kalau ada kejanggalan pada nama tersebut, segera klarifikasi ke KPU kabupaten dan kota,” jelasnya.
Syaiful mengatakan, honor PPK dan PPS naik dua kali lipat. Berdasarkan keputusan Menkeu, honor PPK di Pilkada 2017 sebesar Rp1.850 ribu dan honor PPS sebesar Rp900 ribu. Harapannya, dengan honor yang lebih besar ini PPK dan PPS dalam memberikan kinerja terbaik dalam Pilkada 2017.
“Saya juga berharap, nanti kepala daerah memberikan SK kepada pegawai kecamatan dan kelurahan yang ditunjuk menjadi sekretaris dan staf di kantor PPK dan PPS. Paling lambat sebelum pelantikan supaya dapat membantu penerimaan PPS,” katanya.(suf/mor/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Rekruitmen PPK dan PPS Terbuka Untuk Umum"

Posting Komentar