Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Pemkot Tangsel Tolak Rasionalisasi PNS

CIPUTAT – Pemkot Tangsel menolak rencana pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh pemerintah pusat mulai 2017 mendatang. Hal ini dikarenakan Pemkot masih kekurangan PNS.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, H Muhamad mengaskan jika rasionalisasi itu diberlakukan, maka di lingkungan Pemkot Tangsel bakal kekurangan PNS dan ini bisa mengakibatkan kinerja pelayanan menjadi kurang maksimal. “Makanya kami tidak sepakat terkait wacana pengurangan PNS ini,” katanya.
Diperkirakan jumlah PNS di Tangsel saat ini di angka 5 ribu, yang terdiri dari struktural dan fungsional. Struktural di dalamnya yakni, staf, sekretaris lurah, kasi di kecamatan, sekretaris camat, camat, kepala bidang, kepala kantor atau kepala badan, sekretaris dinas dan kepala dinas. Asisten daerah satu hingga sekretaris daerah itu juga semua tergolong strutural.
Sedangkan, fungsional di dalamnya para pengajar seperti guru setingkat SD hingga SMA. Termasuk juga para tenaga medis, seperti perawat, dokter, bidan dan apoteker serta petugas laboratorium kesehatan.
“Perhitunganya sebelas ribu PNS idealnya di Tangsel. Namun jika malah dikurangi bagaimana nanti roda pemerintahan ke depan,” tambah Muhamad.
Guna mencukupi kekurangan PNS, diperbantukan tenaga sukarela (TKS). TKS ini sangat membantu lingkungan kerja di Tangsel, mulai dari tingkat kelurahan kecamatan hingga ke dinas. “Pelayanan di kelurahan setiap hari tentu banyak. Sementara mereka yang sudah PNS hanya sekel dan lurah saja. Kasi hingga staf belum ada yang PNS,” paparnya.
Di dinas pun banyak program terakit pelayanan kepada masyarakat seperti, pengurusan izin atau pengawasan izin di lapangan tentu ini membutuhkan banyak tenaga lapangan.
“Saat ini saja sudah ditopang oleh para honorer, tidak dapat dipungkiri minimnya tenaga di lingkugan pemerintah mampu memberikan pelayanan efektif,” imbuh mantan camat Ciputat ini.
Muhamad berharap wacana dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini harus diperhitungkan dengan cermat dan jangan gegabah.
“Kami yakin Kemenpan RB pun akan sangat berhati-hati soal wacana ini yang akan diberlakukan pada tahun 2017 mendatang. karena ini tidak mudah,,” imbuhnya.
Alasan Menteri Kemenpan RB Yuddy Chrisnandi melalukan rasionalisasi karena beban negara amat berat dengan banyaknya PNS. Maka kebijakan rasionalisasi PNS hingga 1 juta pegawai akan dirampingkan. Rasio PNS 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia 250 juta. maka targetnya sampai pada angka 3,5 juta PNS dari 4,5 juta PNS saat ini.
Target 1 juta PNS dalam rasionalisasi ini diberlakukan sejak 2017 hingga 2019 mendatang. Yuddy menilai belanja langsung atau dikenal belanja pegawai begitu besar. Ada banyak daerah belanja pegawai mencapai 70 persen sedangkan belanja langsung hanya 30 persen dan ini tidak akan berdampak pada pembangunan.
Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Tangsel, Achmad Sofyan mengatakan pemerintah pusat boleh saja membuat kebijakan, tapi juga harus melihat secara seksama dan jeli bagaimana penerapannya.
“Jika ada PNS yang kotor, melakukan KKN itu harus dibasmi. Kami sepakat tapi di sisi lain harus melihat orang-orang berprestasi perlu dibina,” katanya.
Kepala Biro Humas Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kemenpan RB, Herman memprediksi terdapat sekitar 300 ribu PNS yang masuk dalam program ini. Pelaksanaannya akan dilakukan secara cermat, gradual dan hati-hati hingga 2019 serta berlanjut sampai 2024.
“Rasionalisasi tidak hanya ‎sampai 2019, tapi sampai 2024. Karena penilaian terus berlangsung hingga yang tersisa PNS profesional,” ujar Herman.(din)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemkot Tangsel Tolak Rasionalisasi PNS"

Posting Komentar