Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Pemkot Tangsel Tolak Perda Pajak Dicabut Zarkasih Nur: Ada Upaya Sentralisasi

CIPUTAT – Pemkot Tangsel menilai pencabutan empat Peraturan Daerah (Perda) di Kota Tangsel masih simpang-siur. Terlebih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menjelaskan secara rinci soal pencabutan empat Perda tersebut.
Seperti tertera di laman Kemendagri.go.id, di Kota Tangsel terdapat empat Perda dibatalkan. Di antaranya, Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah No 10 Tahun 2010, Perda Retribusi Catatan Sipil No 5 Tahun 2010, dan Perda Pajak Daerah No 16 Tahun 2010.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengungkapkan hingga kini belum ada informasi jelas dari Kemendagri berapa banyak Perda yang hendak dicabut. Tentunya ini yang membuat kebingungan bagi Pemkot Tangsel.
Menurut Benyamin, jika memang ada pencabutan paling tidak harus ada solusi konkret. Jangan sampai ini membuat kesulitan pembangunan di Kota Tangsel, meski kebijakan Kemendagri orientasinya untuk mempermudah para investor masuk tapi, ini tidak adil juga kalau harus mencabut Perda Pajak.
“Lalu apa solusinya jika Perda Pajak Darah dicabut. Untuk itu kami melakukan desakan kepada Kemendagri soal itu,” tegas Benyamin.
Pria akrab disapa Bang Ben ini menerangkan ada alasan mendasar yang membuat Perda itu bisa dibatalkan. “Perda batal ada tiga hal, di antaranya bertentangan dengan Undang-Undang, kedua bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketiga asas kesusilaan,” tambahnya.
Tokoh Masyarakat Tangsel, Zarkasih Nur secara keras menolak wacana Kemendagri mencabut sejumlah Perda itu. Ia pun menilai tindakan Kemendagri itu seolah-olah ada upaya sentralisasi.
“Sepertinya ada arah ke sana sebab, jika Perda Pajak dicabut tidak memiliki kewenangan bagi Pemkot Tangsel untuk menarik pajak. Lalu pembiayaan darimana jika bukan dari pemerintah pusat,” katanya.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini tak mempermasalahkan jika inti daripada pencabutan itu untuk mempermudah investasi. “Tujuan itu sangat mulia, tapi tidak lantas harus mecabutnya boleh merubah saja pasal-pasal yang memberatkan. Kemendagri harus bisa menjelaskan secara jelas dampaknya bagimana jika ada pencabutan. Saya kira dapat diselesaikan, paling tidak ada yang diubah pasal-pasalnya,” bebernya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Tangsel Amar mengatakan seluruh Perda yang berkaitan dengan pajak, tentunya tidak terlepas dari muatan lokal. Misalnya, dalam pasal pajak klub malam dan sejenisnya yang dinaikan menjadi 50 persen pajaknya. Tentu itu tidak terlepas dari aspirasi masyarakt dari muatan lokal Tangsel.
“Tangsel ini menganut paham kota religius, kalau pajak klub malam kita kurangi atau kita rendahkan, maka hiburan malam seperti diskotik, dan sejenisnya akan semakin menjamur di Tangsel. makanya kita naikan. Dan itu pun tidak melanggar ketentuan yang ada di Undang-undang di atasnya,” ujar Amar.(din/dra)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemkot Tangsel Tolak Perda Pajak Dicabut Zarkasih Nur: Ada Upaya Sentralisasi"

Posting Komentar