Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Pemkab Tangerang Butuh Payung Hukum Raperda Ponpes


TIGARAKSA — DPRD Kabupaten Tangerang sedang giat-giatnya menyusun Raperda Pondok Pesantren (Ponpes). Raperda inisiatif tersebut sebagai payung hukum bagi Pemkab untuk membantu Ponpes.
“Kami bersama beberapa pihak terkait sedang menyusun Raperda Insiatif Ponpes. Kami melihat Raperda ini sebagai payung hukum kepada Pemkab sehingga bisa membina dan memberi bantuan kepada Ponpes,” kata Kepala Seksie Pondok Pesantren Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang, Amirullah, saat ditemui di kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang, Tigaraksa. Rabu(8/6).
Amirullah menambahkan penyusunan Raperda tersebut sengaja melibatkan banyak pihak agar nantinya Raperda tersebut tidak tumpang tindih dengan beberapa Peraturan Daerah (Perda) lain dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur sisitem pendidikan Ponpes.
“Memang sempat terjadi silang pendapat dalam menyusun draf Raperda itu, terutama berkaitan dengan tipologi Ponpes. Namun yang jelas Perda ini lebih konsen kepada persiapan payung hukum untuk Ponpes Salafi di Kabupaten Tangerang,” ungkapnya
Amirullah melanjutakan banyak pesantren-pesantren salafi itu sangat memerlukan bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam Raperda itu, pemkab bukan hanya memberi bantuan berbentuk uang saja, akan tetapi diharapkan turut melakukan pembinaan dalam bentuk berbagai keterampilan santri.
“Kami melihat masih banyak Ponpes Salafi yang belum mendapatkan bantuan dari Pemda, terutama dalam pembinaan keterampilan baik kepada pengelola maupun kepada para santrinya,” pungkasnya.
Rispanel Arya, anggota DPRD kabupaten Tangerang, mengatakan Raperda Ponpes sebagai niat baik para anggota DPRD yang ingin memberikan bantuan kepada Ponpes, yang selama ini kenyataannnya belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
“Nantinya kami akan melihat celah dari undang-undang yang ada. Apakah Pemkab bisa masuk untuk dapat memberikan bantuan kepada Ponpes yang ada. Itu akan dilihat melalui Pansus. Mudah-mudahan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada,” paparnya.(mg7/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemkab Tangerang Butuh Payung Hukum Raperda Ponpes"

Posting Komentar