Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Pasal Larangan Penjualan Rokok di ,Raperda Pemkot Tangsel Menolak, Dewan Ngotot


CIPUTAT – Raperda Kawasan Tanpa Rokok masih tarik ulur. Pemkot Tangsel menolak diselipkannya klausul pasal larangan menjual rokok di swalayan berikut reklamenya. DPRD diminta bijak dalam menggodok Raperda tersebut.
Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengungkapkan Pemkot tidak sepakat jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok itu disahkan menjadi Perda namun justru melarang penujalan rokok. Hal ini akan berdampak panjang bagi pelbagai pihak seperti pedagang dan perusahaan rokok.
“Jelas kami tidak sepakat soal larangan penjualan rokok. Kalau hanya sekadar aturan kami sepakat saja, salah satu contohnya, ada beberapat titik dimana mereka tidak boleh jualan dan di titik lain dibolehkan berjualan,” katanya.
Dalam klausul Raperda Kawasan Tanpa Rokok itu pada pasal 13 tercantum, setiap orang atau badan dilarang menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok di kawasan tanpa rokok.
Menurut Benyamin, definisi larangan dan aturan itu jelas berbeda. Jika larangan secara otomatis tidak ada pedagang menjual rokok baik di swalayan dan warung-warung atau di pasar-pasar. Adapun jika aturan didefinisikan masih ada toleransi penjualan rokok di tempat-tempat yang telah ditentukan.
“Ini akan mematikan pertumbuhan ekonomi, seperti para pedagang di Tangsel. Termasuk bea rokok ke daerah, ini kan pemasukan bagi pemerintah daerah itu sendiri,” tambah pria akrab disapa Bang Ben.
Pemkot sendiri akan tetap mempertahankan asumsi itu. Dewan diharapkan agar tidak menerapkan hukum yang terlalu absolute dan tidak memberikan toleransi bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, wakil rakyat juga diminta bijaksana dalam membuat regulasi dan mengambil jalan tengah demi keselarasan masyarakat.
“Kami berharap dewan tidak terlalu memaksakan kebijakan yang akan berdampak buruk pada khalayak umum. Sebetulnya regulasi akan berjalan jika pranata hukum baik pemerintah dan dewan sama-sama saling menegakan,” saran Bang Ben.
Bang Ben menilai Raperda Kawasan Tanpa Rokok itu belum bisa diparipurnakan karena masih ada tarik ulur pembahasan soal pemasukan usulan pasal larangan penjualan rokok antara Panitia Khusus (Pansus) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel sebagai pengusul.
Klausul pelarangan penjualan rokok di Raperda Kawasan Tanpa Rokok juga ditanggapi tokoh masyarakat Tangsel, H Rasyud Syakir. Dia menilai jika Pansus memaksakan klausul tersebut masuk dalam pasal Raperda Kawasan Tanpa Rokok merupakan tindakan blunder.
“Harusnya mereka bisa menganalisa dengan bijak nama yang lebih baik untuk masyarakat. Lebih pilih yang mana mematikan pendapatan pedagang rokok atau hanya sekadar membatasi penjualannya saja,” paparnya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menerangkan ada celah kesalahan dewan dalam membuat regulasi. Mereka tidak melihat azas kemanfaatan penjualan rokok bagi kehidupan orang banyak, meski merokok dengan berlebihan akan merusak kesehatan. Tapi paling tidak harus dikaji kepada masyarakat dahulu.
“Memangnya mereka sudah yakin benar regulasi yang dirancang itu akan diterima masyarakat. Apakah mereka sudah dengar pendapat dari berbagai pihak, misalnya pengusaha, pedagang kelontong, aktivis dan lain-lain,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Bambang Triyadi dengan tegas akan mengesahkan Raperda tersebut menjadi Perda dengan mencantumkan pasal larangan penjualan rokok. “Kita sudah buat kawasan tanpa rokok, tapi orang masih bebas membeli rokok, dan melihat iklan rokok. Percuma saja kita terapkan kawasan itu. Makanya kita harus berani lebih tegas menyusun aturan ini,” pungkasnya.(din)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pasal Larangan Penjualan Rokok di ,Raperda Pemkot Tangsel Menolak, Dewan Ngotot"

Posting Komentar