Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Jika Serapan Anggaran Dibawah 75 Persen Seluruh SKPD di Banten Terancam Penalti

ilustrasi net
SERANG – Sebanyak 42 SKPD di lingkungan Pemprov Banten terancam kena sanksi lantaran pada triwulan kedua akhir Juni ini diperkirakan tidak akan mampu menyerap anggaran sebesar 75 persen dari target yang telah ditetapkan.
Informasi dihimpun, sanksi tersebut diberikan kepada kepala SKPD, pejabat eselon III selaku koordinator PPTK dan pejabat eselon IV selaku orang yang melaksanakan kegiatan atau PPTK.
“Rapat pada Kamis pekan lalu di Hotel Le Dian, memang disebutkan kalau sampai dengan akhir Juni ini, hampir semua SKPD tidak akan mampu menyerap anggaran sebesar 75 persen dari yang direncanakan,” kata sumber di pemprov, kemarin.
Ia mengungkapkan, pembahasan realisasi serapan anggaran tersebut bersamaan dengan agenda finalisasi Rancangan Pergub tentang Penundaan Pembayaran Penghasilan PNS bagi pelaksana kegiatan SKPD Pemprov Banten, yang tidak dapat merealisasikan anggaran sesuai target.
“Pembahasan Rapergub langsung dipimpin oleh Pak Sekda (Ranta Soeharta), para Asda (I,II dan III) ada Pak Anwar Masud, Bunda Eneng Nurcahyati dan Pak Widodo Hadi, Staf Ahli Gubernur Pak Cepi Safrul Alam, Kepala DPPKD Pak Nandi S Mulya, Kepala Biro Ekbang Pak Mahdani, Kepala BKD Pak Samsir dan Kepala Biro Organisasi Pak Dian. Sedangkan yang mewakili Inspektorat adalah Irbanwil IV Pak Diki.Semuanya sudah menyepakati isi Rapergub itu. Dalam pembahasan kemarin juga terungkap, memang semua SKPD tidak akan bisa mengejar target serapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekbang Banten, Mahdani saat ditemui di ruang kerjanya mengakui, Rapergub terkait pemberian sanksi kepada SKPD yang tidak mampu mencapai serapan 75 persen dari target, sudah tuntas, dan tinggal ditandatangani Gubernur Banten Rano Karno.
“Senin pekan depan (hari ini, red) kita serahkan Rapergub yang sudah jadi itu ke Biro Hukum untuk diberikan nomor dan ditandatangani Pak Gubernur Banten. Terkait penyerapan APBD, memang hampir semua SKPD tidak akan mencapai 75 persen sampai akhir Juni ini,” ucapnya.
Adapun isi dari Rapergub tersebut, kata Mahdani, pihak-pihak atau PNS yang dapat sanksi jika target serapan anggaran tidak terlampaui adalah pengguna anggaran, kuasa penguna anggaran, koordinator PPTK dan PPTK.
“Maksud dan tujuannya adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan meminimalisasi tingkat deviasi antara target dengan realisasi anggaran, serta agar pelaksanaan kegiatan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Adapun penundaan pembayaran tunjangan daerah PNS diberikan sesuai ketentuan, yakni kepada SKPD yang merealisasikan anggaran kurang dari 75 persen dari pagu. Sedangkan, penundaan bagi pelaksana kegiatan dilakukan sampai dengan terpenuhi target yang telah ditetapkan.
“Apabila realisasi anggaran sudah terpenuhi 75 persen dari pagu SPD per tiwulan maka tunjangan daerah PNS pelaksana kegiatan SKPD dapat dibayarkan kembali,” ungkapnya.
Ia mengatakan, bagi SKPD yang tidak dapat menyerap angaran 75 persen tetapi dapat menjelaskan alasan yang rasional dan dapat dipahami maka tidak akan dikenakan sanksi.
“Sebelum Pak Gubernur Banten mengeluarkan SK tentang pemberian penundaan tunjangan daerah, kami dari Biro Ekbang melakukan rapat evaluasi realisasi anggaran. Tapi ada lima poin pengecualian penundanan pembayaran tunjangan daerah PNS,” katanya.
Kelima poin itu adalah kegiatan yang secara fisik sudah dilaksanakan 100 persen, tetapi realisasi anggaran 75 persen dari pagu SPD per tiwulan, sehingga menjadi silpa atas efisiensi anggaran dimaksud. Kedua, kegiatan yang disebabkan kebijakan dari pemerintah pusat yang ditunda sehingga kegiatan dimaksud belum dapat dilaksanakan.
“Ketiga, kegiatan yang disebabkan kebijakan dari Pak Gubernur Banten yang ditunda sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan dan keempat, kegiatan yang tidak terserap disebabkan adanya penganggaran yang terindikasi inefisiensi atau pemborosan dan koruptif. Kelima, kegiatan yang disebabkan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,” ungkapnya.(rus/aep/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Jika Serapan Anggaran Dibawah 75 Persen Seluruh SKPD di Banten Terancam Penalti"

Posting Komentar