Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Buruh Tolak Raperda Ketenagakerjaan


Ilustrasi Net
CIKUPA – Puluhan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kabupaten Tangerang menolak Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang sedang dibahas Pansus II DPRD kabupaten Tangerang.
Aliansi menilai Raperda usulan eksekutif itu tidak mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan buruh di Kabupaten Tangerang. Pasalnya draft Raperda tersebut syarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Aliansi itu tergabung dalam Serikat KASBI, Kep SPSI, KSN, SBSI 92, SKMI, GASPERMINDO, SPN, SPMI, SPJP, dan FSBKU. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang membatalkan Raperda tersebut.
Menurut Koordinator Aliansi, Subyanto, menerangkan salah satu poin yang ada dalam Raperda itu yakni tentang pasal magang. Padahal buruh menilai magang itu untuk tenaga kerja itu abu-abu.
“Anehnya dalam draft Raperda Ketenagakerjaan itu dilegalkan. Selain magang, ada beberapa pasal yang tidak ada urgensinya dengan kesejahteraan buruh, yakni melegalkan outsorsing,” katanya, Minggu (19/6).
Subyanto menegaskan saat ini Pemerintah Pusat sedang memangkas ribuah Perda yang tidak mempunyai nilai tambah dan cenderung merugikan pihak-pihak tertentu. Ada kesan Raperda tersebut dipaksakan.
Subyanto mencurigai Raperda itu titipan atau pesanan dari pihak-pihak tertentu. Sebab dalam Raperda itu tidak ada yang menyangkut kepentingan buruh. Padahal selama ini pekerja sudah memberikan pajak kepada pemerintah.
“Raperda itu seharusnya memuat tentang ketentuan subsidi APBD. Misalnya untuk pemberian fasilitas tempat makan yg higienis bagi pekerja, fasilitas transportasi pekerja, fasilitas transportasi pekerja, fasilitas perumahan pekerja, beasiswa pendidikan anak pekerja, ” katanya.
Hal senada dikatakan Koswara, Ketua Serikat Federasi Serikat Buruh Karya Utama ( FSBKU ). Menurut aktivis buruh yang sering jadi orator demo ini, dalam Raperda tersebut tidak ada yang istimewa bagi buruh.
Selain melegalkan magang dan memberikan celah bagi lahirnya perusahaan outsorsing, Raperda itu juga tidak memuat sanksi bagi phak-pihak yang melanggar ketentuan yang tertuang didalam pasal-pasalnya.
“Raperda itu tidak ada urgensi bagi kepentingan buruh. Kami meminta kepada Pemerintah Daerah segera membatalkan pembahasan Raperda itu, karena hanya menghambur-hamburkan keuangan daerah saja,” tandasnya.
Bahrum, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang juga Koordinator Pansus II Raperda Ketenagakerjaan, mengatakan Raperda tersebut masih dalam proses karena sedang dibahas DPRD.
“Raperda masih dalam proses pengkajian. Karena itu, Pansus masih menerima masukan dari semua elemen seperti buruh, pengusaha dan pemerintah, baik secara filosofis, psikologis maupun yuridis,” kata Bahrum.
“Kami masih menunggu masukan yang konstruktif dari semua eleme masyarakat. Sebab kami berharap Raperda itu bermanfaat bagi semua kalangan, baik buruh maupun pengusaha,” ujarnya.(bud)

(Sumber : http://tangselpos.co.id/)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Buruh Tolak Raperda Ketenagakerjaan"

Posting Komentar