Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

6 Anggota Dewan Belum Serahkan LHKPN

SERANG – Sekretariat DPRD Kabupaten Serang mencatat sebanyak enam wakil rakyat di Kabupaten Serang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Meski belum diketahui alasan pasti, namun kemungkinan besar mereka terkendala pada pemahaman pada draf pengisian.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Serang, Fahhirohim mengatakan, berdasarkan data terakhir yang dihimpun, sudah ada 44 anggota DPRD yang sudah menyerahkan LHKPN-nya. Dengan demikian, tinggal enam anggota lagi yang belum menyerahkan.
“Untuk pengiriman pertama itu ada dua berkas yang dikirim ke KPK dan pada 23 Juni kemarin ada 42 yang juga sudah dikirim. Total ada 44 yang sudah menyerahkan LHKPN, yang artinya masih ada enam anggota lagi yang belum,” ujarnya.
Ia mengaku, tidak begitu mengetahui persis alasan mengapa mereka belum menyerahkannya, namun kuat dugaan mereka masih terkendala soal pemahaman draf isian. Dari pengalamannya, anggota DPRD cukup kesulitan soal nilai tanah yang dimilikinya antara perhitungan harga pasar atau mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP).
“Waktu baru dua orang yang melaporkan, kendalannya memang soal tanah, sehingga kami berkoordinasi dengan KPK untuk memberi penyuluhan dan akhirnya 42 orang bisa menyelesaikan laporannya. Sepertinya kendala itu masih terjadi,” katanya.
Disinggung siapa saja keenam anggota DPRD yang belum menyerahkan LHKPN, Farirurohim enggan mengungkapkannya. Namun demikian dia memberi sedikit bocoran bahwa mereka berasal dari Komisi I sebanyak satu orang, Komisi II dua orang dan Komisi III sebanyak tiga orang.
“Informasinya hari ini (kemarin, red) ada dua orang yang mau menyerahkan tapi ditunggu-tunggu tidak ada juga. Atas kondisi tersebut kami akan mengoordinasikannya dengan KPK. Kami akan koordinasi dengan KPK untuk minta petunjuk harus seperti apa,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Ida Rosida Lutfi mengatakan, selayaknya eksekutif, legislatif masuk dalam kategori penyelanggara negara. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus menyerahkan LHKPN setiap tahunnya. “Sebagai penyelenggara negara memang harus menyerahkan. PNS sedang dalam proses dan anggota DPRD termasuk pihak yang wajib mengikutinya,” ujarnya.(dwa/mor/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "6 Anggota Dewan Belum Serahkan LHKPN"

Posting Komentar