Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Verifikasi Calon Perseorangan Paling Rawan

Illustrasi net
SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menargetkan pada ahir Mei Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) seluruh kabupaten/kota telah terbentuk. Hal tersebut sebagai persiapan tahapan krusial dalam Pilgub Banten 2017.
Setelah Panwaslu terbentuk selanjutnya Juni nanti Bawaslu akan melakukan perekrutan panita pengawas kecamatan (Panwascam) dan di Agustus panitia pengawas lapangan (PPL).
Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tanthowi mengatakan, salah satu tahapan krusial dalam Pilkada adalah saat verifikasi persyaratan calon independen. Sebab pengecekan tidak random melainkan satu per satu.
“Semua KTP yang masuk sebagai pendukung calon dari jalur perseorang akan dicek satu per satu seperti metode sensus. Sangat membutuhkan ketelitian makanya kami anggap ini sebagai tahapan yang paling krusial,” ungkap Pramono, kemarin.
Pihaknya tidak ingin kejadian pada Pilgub 2011 lalu terulang, dimana pasangan dari jalur perseorangan dinyatakan lolos oleh KPU dan siap untuk mengambil nomor urut, namun setelah dicek kembali oleh Panwaslu ternyata bermasalah.
“Jangan sampai kejadian seperti itu lagi. Kami sudah pikirkan matang-matang, termasuk juga waktu perekrutan Panwascam dan PPL. Sebab masa kerja Panwasca hanya 9 bulan sedangkan PPL 6 bulan. Kami tidak ingin ketika tahapan Pilgub sudah masuk tapi panitia belum terbentuk,” tuturnya.
Terkait tren pelanggaran, Pramono menjelaskan ada beberapa perubahan jika berkaca pada kasus saat pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden lalu. Di antaranya mengenai money politic dan perubahan jumlah suara.“Pada Pilpres dan Pileg lalu pelanggaran money politic dan perubahan jumlah suara itu banyak sekali dilaporkan namun pada Pilkada serentak tidak banyak. Kemungkinan karena calonnya sedikit jadi saling mengawasi,” kata dia.
Namun pada Pilgub kali ini ditenggarai masih ada beberapa pelanggaran yang akan muncul seperti alat peraga kampanye, meskipun, kata Pramono, hal itu telah dicover KPU. Kemudian masalah netralitas serta mobilisasi PNS untuk mendukung calon petahana. Dan juga penggunaan APBD untuk kampanye.
“Melihat perkembangan sejak Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak kemarin, beberapa hal sudah lebih baik termasuk sisi regulasinya juga. Kami pribadi telah membuat komitmen dengan KPU untuk menegakan penyelenggara yang jujur,” ungkapnya.
Meski demikian, lanjutnya, ada beberapa persoalan yang membutuhkan penanganan khusus terutama saat mendata pemilih. “Wilayah elit di Serpong Tangerang Selatan, kawasan industri di Kabupaten Serang dan Tangerang itu biasanya sangat sulit ditembus. Kami akan membantu KPU dalam hal ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna menjelaskan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 dan 12 Tahun 2015, jumlah dukungan kartu identitas penduduk (KTP) untuk calon perseorangan membutuhkan 7,5 persen, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres beberapa waktu lalu.
“Jumlah DPT Pilpres kemarin sebanyak 7. 985.599, jika dikali 7,5 persen maka calon perseorangan minimal membutuhkan dukungan sebanyak 598. 920 KTP yang tersebar di lima kabupaten/kota,” kata Agus.
Agus menjelaskan, jumlah dukungan tersebut harus diserahkan oleh calon perseorangan ke KPU Banten pada tanggal 3 sampai 7 Agustus paling lambat pukul 16.00 WIB. Adapun waktu pendaftaran untuk calon dari partai politik dan perseorangan, dilakukan tanggal 19 sampai dengan 21 September 2016.
“Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, jumlah dukungan kursi bagi calon dari partai politik 20 persen kursi, dari 85 kursi DPRD Banten berarti membutuhkan 17 kursi. Atau calon dari partai politik bisa mendapatkan dukungan dari perolehan suara sebanyak 25 persen. Perolehan suara Pemilu Legistlatif sebanyak 5.160.081, jika dikalikan 25 persen makan calon dari partai politik membutuhkan dukungan suara sebanyak 1.254.020 suara,” jelasnya.
Adapun pendaftaran dari calon perseorangan dan dari partai politik, lanjutnya, harus dilakukan sesuai jadwal dan sudah berpasangan. KPU Banten dalam Pilgub Banten ini, kata Agus, masih menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.
“Adapun ada revisi, maka akan diikuti. Termasuk juga soal kepemimpinan pengurus pusat partai politik, akan menerima salinan dari KPU RI, karena KPU RI akan menerima salinan terkait kepengurusan partai yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM dan utu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015,” ungkapnya.(yul)
Sumber : Tangsel Pos

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Verifikasi Calon Perseorangan Paling Rawan"

Posting Komentar