Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Usulan Klausul Swalayan Dilarang Jual Rokok Bagi Hasil Pajak Terancam Hilang

SERPONG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan usulan klausul swalayan dilarang menjual rokok akan berdampak pada bagi hasil pajak. Usulan dari Pansus Raperda tersebut harus perlu dibahas dan dipertimbangkan kembali.
Kepala Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel, Cahyadi mengutarakan pasti akan berdampak jika klausul larangan swalayan itu tetap dimasukan ke Perda Kawasan Tanpa Rokok nantinya. Namun ia masih mempertanyakan apakah klausul tersebut berupa pelarangan atau sebatas pembatasan penjualan rokok.
“Aturan yang sedang dirancang itu apakah memang melarang atau pembatasan. Kalau melarang itu artinya tidak ada lagi aktivitas penjualan rokok dan dampaknya tidak ada pajak bea rokok. Tapi jika sebatas pembatasan saja berarti ada kemungkinan masih dapat pajak bea rokok,” katanya saat dihubungi kemarin.
Di 2015, perolehan pajak bea rokok sebesar Rp 47 miliar. Pajak bea rokok itu atas bagi hasil dari Provinsi Banten dikarenakan izin bea cukai rokok adanya di provinsi. Namun jika memang Raperda Kawasan Tanpa Rokok itu disahkan menjadi Perda tentu harus mengikuti aturan yang ada.
“Pada dasarnya kami menerapkan aturan jika nanti lahir Perda dengan klausul melarang swalayan menjual rokok. Memang demikian mau tidak mau harus diterapkan dan pada prinsipnya kami mendukung lahirnya Perda Kawasan Tanpa Rokok karena baik untuk kesehatan masyarakat,” pungkas Cahyadi.
Humas Alfamart, Nur Rachman merangkan jika Raperda Kawasan Tanpa Rokok nanti disahkan menjadi Perda dengan aturan larangan penjualan rokok di semua retail pasti tidak akan berjalan sesuai harapan. Sebab kondisi ini tidak sejalan dengan daerah perbatasan lainnya.
“Perda Kawasan Tanpa Rokok tidak akan efektif karena itu diterapkan hanya di kawasan Tangsel. Sementara daerah lain tidak menerapkan. Ini juga harus jadi pertimbangan,” katanya.
Persoalan larangan pun perlu dikaji secara cermat dan berpikir pajang seperti apa dampak pada bagian ekonomi. Dilihat dari tujuan kesehatan tentu bagus tapi, ada bagian yang tidak terpisahkan perutaran ekonomi masyarakat sebagi urat nadi sebab pemerintah juga harus adil.
“Apakah kemudian jika retail dilarang menjual, pemerintah bisa mengawasi pedagang warung kecil yang ada?” tanya Nur Rachman.
Maka dari itu, ia meminta pemerintah dan DPRD duduk bersama supaya tidak ada yang dirugikan, meski tujuanya memang positif. Di berbagai belahan dunia suatu regulasi tidak serta merta diterapkan sedemikian mudahnya untuk mengatur masyarakat.
“Perlu duduk bersama dalam menerapkan kebijakan hukum sebuah negara. Di banyak daerah penerapan hukum tidak serta merta langsung diaplikasikan tapi, perlu ada komunikasi,”harapnya.
Andai saja memang benar larangan pejualan rokok yang tertuang dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok diaplikasikan, maka hal yang terkena dampak utama perusahaan rokok itu sendiri. Kedua pajak yang masuk ke daerah akan berkurang bahkan tidak ada.
“Sebetulnya pendapatan dari hasil penjualan rokok di di retail itu sangat kecil tidak terlalu besar. Tapi selain itu berdampak besar seperti perusahaan rokok yang memproduksi dan pajak ke daerah,” imbuhnya.(din)

Sumber : Tangsel Pos

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Usulan Klausul Swalayan Dilarang Jual Rokok Bagi Hasil Pajak Terancam Hilang"

Posting Komentar