Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Pantas Banyak Sengketa wong, 90% Lahan Sekolah tak Bersertifikat

SERANG – Dinas Pendidikan dan Budaya (Dindikbud) Kabupaten Serang merilis 90 persen dari sekitar 1.000 sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat ternyata belum memiliki sertifikat atas lahan yang digunakannya. Adapun penggunaan lahan sekolah sekarang menggunakan surat keterangan tanah (SKT) dan tanah wakaf.
Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Ahmad Saepudin mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya hanya 10 persen lahan sekolah yang bersertifikat. “Dengan demikian 90 persen lahan pendidikan di Kabupaten Serang belum bersertifikat,” ujarnya.
Ia menuturkan, adapun status lahan yang digunakan sekolah untuk bangunannya adalah wakaf dan SKT. “Dulu kan ada program wajib belajar sembilan tahun jadi banyak sekolah yang didirikan dengan cepat menggunakan SKT dan tanah wakaf,” katanya.
Terkait hal tersebut, pihaknya sudah secara bertahap penertibkan status lahan sekolah dengan mengajukan penerbitan sertifikat ke BPN. Saat ini sekitar 500 sekolah sedang dalam proses penerbitan.
“Yang masih dalam proses lebih dari 50 persen, dari jumlah 1.000 sekolah lebih dari SD sampai SMK. Karena SMK dan SMA akan diserahkan ke ke provinsi, maka kita akan mendapatkan anggaran yang lebih untuk SD dan SMP. Insya Allah tiga tahun paling lambat selesai,” ujarnya.
Disinggung terkait lahan yang bersengketa, dia tak menampik meski jumlahnya banyak dan sebagian sudah dapat diselesaikan. “Sampai saat ini ada beberapa sekolah yang lahannya bersengketa, namun jumlahnya di bawah sepuluh dan sebagian sudah kita selesaikan secara kekeluargaan, salah satunya SD di Kecamatan Tunjungteja. Sengketa lahan terjadi, karena ada warga yang mengaku sebagai ahli waris dan mengklaim kepemilikan lahan tersebut,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Ida Rosida Lutfi menjelaskan, persoalan tersebut harus ditangani secara serius. Pasalnya, lahan merupakan persoalan yang cukup sensitif dan biasanya sulit untuk diselesaikan karena memelukan penelurusan dengan memakan waktu yang cukup lama.
“Ini cukup fantastis persentasenya, harus segera ditertibkan jangan sampai jadi pemicu adanya permasalahan ke depan. Pendidikan adalah pelayanan dasar masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah harus bisa menjaminnya,” ujarnya.(ava/yul)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pantas Banyak Sengketa wong, 90% Lahan Sekolah tak Bersertifikat"

Posting Komentar