Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Menggunakan DPT Pilkada Serentak 2015 Syarat Dukungan Calon Perseorangan Bertambah

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten sejauh ini baru menerima dua orang yang menyatakan akan mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 dari jalur perseorangan, yakni mantan Danrem 064/Maulana Yusuf Tahun 1995, Mayjen TNI (Purn) Ampi Nurkamal Tanoedjiwa, dan mantan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah.
Komisioner KPU Banten Syaiful Bahri menerangkan, seperti diketahui perwakilan Ampi telah datang ke kantornya untuk menanyakan berbagai persyaratan, sementara Dimyati menyatakan diri saat KPU Banten melakukan kunjungan kerja ke Pandeglang.
“Pak Ampi juga kan telah menggelar deklarasi akan maju sebagai bakal calon gubernur. Pak Dimayati kami mengetahuinya saat kami berkunjung ke Pandeglang dalam acara raker. Sejauh ini memang baru dua, mudah-mudahan saja bertambah,” ungkap Syaiful, saat dihubungi tadi malam.
Pada Sabtu 22 Mei nanti, kata Syaiful, KPU Banten akan menggelar pleno penetapan jumlah dukungan bagi calon perseorangan. Sebab pihaknya sudah mendapat instruksi bahwa perhitungannya berdasarkan pemilu terakhir, artinya pada Pilkada serentak 2015 lalu.
“Tidak lagi mengacu pada DPT saat Pilpres, karena empat daerah di Banten kan telah melaksanakan pilkada,” jelasnya.
Adapun angka dukungannya yakni di angka 601.754 KTP. Hal tersebut, kata Syaiful, akan segera disosialisasikan kepada para bakal calon dari jalur perseorangan.
“Pada pleno nanti kan kami langsung membuat SK. Akhir Mei atau Juli kami akan mengundang para calon independen untuk memberi tahu hal ini,” kata Syaiful.
Mantan Ketua KPU Kota Cilegon ini menambahkan, dalam kesempatan tersebut juga KPU akan mensosialisasikan mengenai soft file, mengecek format dukungan dan lainnya yang diperlukan sebagai persyaratan.
Ditanya mengenai masa verifikasi dukungan nanti, Syaiful yakin tidak akan mengalami kesalahan seperti pada Pilgub Banten 2011. Dimana ada satu pasangan calon perseorangan yang dinyatakan lolos oleh KPU namun kemudian ditarik kembali karena ternyata tidak memenuhi persyaratan.
“Dalam verifikasi nanti kami akan melibatkan Bawaslu. Kemudian, kami juga yakin tidak akan melakukan kesalahan karena sekarang sudah melibatkan IT. Soft file sistem silon itu akan mendeteksi langsung ketika ada KTP ganda,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tanthowi menyatakan, salah satu tahapan krusial dalam Pilkada adalah saat verifikasi persyaratan calon independen. Sebab pengecekan tidak random melainkan satu per satu.
“Semua KTP yang masuk sebagai pendukung calon dari jalur perseorang akan dicek satu per satu seperti metode sensus. Sangat membutuhkan ketelitian makanya kami anggap ini sebagai tahapan yang paling krusial,” ungkap Pramono.
Pihaknya tidak ingin kejadian pada Pilgub 2011 lalu terulang. “Jangan sampai kejadian seperti itu lagi. Kami sudah pikirkan matang-matang, termasuk juga waktu perekrutan Panwascam dan PPL. Sebab masa kerja Panwasca hanya 9 bulan sedangkan PPL 6 bulan. Kami tidak ingin ketika tahapan Pilgub sudah masuk tapi panitia belum terbentuk,” tuturnya.
Terkait tren pelanggaran, Pramono menjelaskan ada beberapa perubahan jika berkaca pada kasus saat pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden lalu. Di antaranya mengenai money politic dan potensi perubahan jumlah suara.
“Pada Pilpres dan Pileg lalu pelanggaran money politic dan perubahan jumlah suara itu banyak sekali dilaporkan namun pada Pilkada serentak tidak banyak. Kemungkinan karena calonnya sedikit jadi saling mengawasi,” kata dia.
Namun pada Pilgub kali ini ditenggarai masih ada beberapa pelanggaran yang akan muncul seperti alat peraga kampanye, meskipun, kata Pramono, hal itu telah dicover KPU. Kemudian masalah netralitas serta mobilisasi PNS untuk mendukung calon petahana. Dan juga penggunaan APBD untuk kampanye.
“Melihat perkembangan sejak Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak kemarin, beberapa hal sudah lebih baik termasuk sisi regulasinya juga. Kami pribadi telah membuat komitmen dengan KPU untuk menegakan penyelenggara yang jujur,” ungkapnya.(yul)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Menggunakan DPT Pilkada Serentak 2015 Syarat Dukungan Calon Perseorangan Bertambah"

Posting Komentar