Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Lima Daerah di Banten Raih WTP

SERANG – Lima wilayah di Provinsi Banten yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 hasil pemeriksaan BPK. Sementara Pandeglang hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pada semester I tahun anggaran 2015, BPK Banten melakukan pemeriksaan pada sembilan entitas pelaporan pemda. Pemeriksaan tersebut dilakukan sekitar 71 hari mulai dari Februari hingga Mei.
Dalam laporannya, Kepala Perwakilan BPK Banten, Yusna Dewi mengatakan, Pemkab Lebak mendapat WTP. BPK tidak menemukan permasalahan yang berdampak terhadap laporan keuangan Pemkab Lebak. Pemkab Serang mendapat opini WTP dengan penekanan, yakni pembangunan interchange Cikande yang mencapai 24,57 persen dari belanja modal yang membebani keuangan daerah.
“Pemkab Tangerang masih mendapat WTP dengan penekanan, yakni kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pencatatan beban barang dan jasa. Lainnya, pengadaan tanah untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SP BBG) yang tidak dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS),” ujarnya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Banten TA 2015 di Kantor Perwakilan BPK RI Banten, Selasa (31/5).
Pemkot Cilegon juga mendapat WTP dengan penekanan, yakni adanya transaksi signifikan berupa pengadaan sport center yang belanja modalnya mencapai 6,32 persen. Sebab, pembangunannya tidak diawali dengan studi kelayakan dan pengurusan izin yang disyaratkan. Pemkot Tangerang mendapat WTP dengan penekanan, perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang mempengaruhi perubahan jumlah Laporan Keuangan (LK) SKPD.
Yusna mengungkapkan, berbeda dengan Pemkab Pandeglang yang masih mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK masih menemukan adanya permasalahan. Pertama, pendapatan PBB P2, piutang pajak daerah non PBB dan Piutang PBB tidak dapat ditelusuri NOP nya.
Kedua, persediaan tidak didukung dengan kertas kerja, bukti penerimaan dan pengeluaran persediaan, serta laporan persediaan yang memadai. Ketiga, aset tetap kendaraan bermotor sebanyak 623 unit tidak dapat ditunjukkan keberadaannya.
“Pemerintah daerah yang mendapatkan WTP bukan tidak ada masalah, hanya saja Pemda sudah memenuhi empat kriteria. Empat hal tersebut, yakni kesesuaian dengan akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kepatuhan atas aturan perundangan,” ungkapnya.
Yusna menuturkan, ada dua masalah utama yang dialami pemerintah kabupaten/kota. “Pertama, masalah aset, yang nanti mempengaruhi penyusutan karena dengan akrual sekarang sudah ada penghitungan penyusutan. Ini masih agak susah untuk daerah. Kedua, di Banten ini masih bermasalah di kepatuhan atas peraturan perundangan,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui, pemerintahnya masih banyak kekurangan. Hal itu tercermin dari tata usaha dan aset tidak dikelola dengan baik. Penyajian realisasi anggaran kurang memadai. Penagihan, pendapatan dan hutang PBB belum memadai, karena sumber dokumennya tidak jelas.
“SKPD juga kekurangan SDM sehigga penyajian kurang maksimal. Ada kelebihan bayar pada pihak ketiga. Itu hal-hal teknis yang merupakan kekurangan kami. Ini sebuah kesalahan kolektif. Beberapa temuan dan perbaikan sudah diperbaiki. Kami harus kerja keras lagi. Pemimpin harus betul-betul punya kekuatan untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang baik,” akunya.
Terkait aset tetap kendaraan bermotor yang tidak dapat ditunjukkan keberadaannya, Irna mengatakan, sebenarnya beberapa kendaraan dinas pada waktu itu belum bisa dihadirkan. Sebab, beberapa kendaran masih dipakai. Seharusnya koordinasi dengan Camat bisa lebih cepat.
“Apa boleh buat, hadirnya telat jadi mereka tidak ketemu BPK waktu pemeriksaan. Itu miss komunikasi saja dan jadi catatan kami untuk lebih baik lagi. Dalam mempertahankan WDP ini lebih sulit, tapi sudah dua tahun ini laporan keuangan pakai akrual. Dulunya jelimet, tapi dinikmati saja. Sekarang sudah paham dan mudah-mudahan tahun depan bisa pakai akrual dengan lebih baik,” katanya.
Walikota Cilegon, Iman Ariadi mengatakan, WTP yang diperoleh dengan penekanan akan segera ditindaklanjuti. Temuan BPK akan dibaca tuntas untuk disampaikan ke SKPD yang terkait temuan. Kemungkinan ada Dinas PU dan Dispora Kota Cilegon. Pada Kamis (2/6) depan akan dilakukan rapat evaluasi atas hasil temuan BPK.
“Semenjak saya sebelum lepas jabatan, pesan saya kalau ada permasalahan dan menjadi temuan BPK tolong ditangani. Setelah terpilih kembali, ada beberapa masalah. Akhirnya saya rekapitulasi dan inventarisis untuk ditangani itu,” katanya.
Iman menyebutkan, kebutuhan tenaga akuntan dan teknik di tiap SKPD di Kota Cilegon juga masih kurang. Akibatnya, proyek kurang diawasi dengan baik oleh ahlinya. Kedepan, SKPD harus punya tenaga akuntan untuk urusi laporan keuangan secara khusus. PNS di Cilegon yang lulusannya SMA sudah direncanakan untuk mengikuti sekolah akuntansi.
“Sehingga mereka menjadi SDM yang dapat diandalkan. Rencana CPNS, sudah diajukan utamanya untuk tenaga akuntan dan teknik. Diperkirakan tiap SKP membutuhkan sekitar 25-30 orang,” ucapnya.(suf/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Lima Daerah di Banten Raih WTP"

Posting Komentar