Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

KPK Larang DPRD Rakor di Hotel

SERANG – Lembaga antirasuah, KPK melarang kegiatan DPRD Banten yang selama ini dilakukan di hotel berbintang dan berkelas. Upaya pelarangan tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran.
Larangan KPK itu, dituangkan oleh Gubernur Banten Rano Karno nomor 703.05/Kep.232-Huk/2016 tentang Penerapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprov Banten tahun 2016 dan Satuan Tugas Pelaksana Aksi yang telah ditandangani pada tanggal 20 April lalu.
Sedikitnya ada delapan point rencana aksi yang harus dilakukan a di Sekretriat Dewan (Setwan) sedangkan permasalahan yang telah teridentifikasi di DPRD Banten adalah masih ada intervensi dari pihak luar dan internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam proses perencanaan kegiatan dan perencanaan pokok-pokok pikiran oleh legsilatif tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.
Sedangkan delapan aksi di Setwan itu adalah, Bimtek peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD, menyusun SOP, pengadaan kanal aspirasi, pemetaan titik rawan intervensi di tingkat SKPD, revisi dan penyempurnaan Tatib DPRD, menyusun pokok-pokik pikiran, menyusun renja DPRD terarah dan terukur, dan penyusunan Pergub Protokoler Kedudukan.
Sekwan Banten, Deni Hermawan, Selasa (3/5) membenarkan mengenai rencana aksi yang telah disepakati bersama dalam rangka pemberantasan korupsi terintegrasi. Termasuk telah adanya kesepakatan diinternal legislatif adanya revisi atau perubahan Tatib DPRD yang tidak melarang rapat dan bimtek di hotel.
“Pada prinsipnya kalangan DPRD tidak keberatan adanya pembatasan rakor dengan mitra kerja atau bimtek yang dilakukan di luar DPRD,” kata Deni.
Bahkan kata dia, saat ini pihaknya sedang menghitung berapa besar efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang harusnya dilaksanakan di luar, namun dirubah jadwalnya menjadi dilakukan di dalam kantor.
“Perjalanan dinas dewan yang saat ini penyebaran aktivitasnya diluar. Kami sudah sampaikan di rapim dan rapat konsolitasi. Untuk menyampaikan angota dewan direschedul. Dan sudah kami sampaian ke dewan. Pihak DPRD sudah memahami hal itu. Dan kami sangat meyakini untuk Silpa tahun ini akan snagat besar sekali, nilainya mencapai miliaran,” jelas Deni.
Namun lanjut dia, larangan KPK agar 83 anggota dan pimpinan DPRD Banten pada tahun 2016 ini tidak sepenuhnya dilakukan, karena ada beberapa hal seperti kunjungan kerja (kunker) dalam rangka studi banding masih diperbolehkan secara aturan.
“Yang harus kita sama-sama pahami ada beberapa hal yang harus kita lakukan penyesuaian standar protokoler kedudukan dan keuangan DPRD. Sepanjang ada aturannya memperbolehkan raker diluar (hotel, red), hal itu bisa dilakukan, karena dalam Tatib DPRD, kegiatan itu diperbolehkan, kecuali jika aturan tersebut direvisi, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, maka hal itu harus dipatuhi. Tapi harus dipahami kegiatan keluar jika sifatnya penting seperti melakukan studi banding itu masih bisa dilakukan,” jelasnya.
Untuk menyiapkan sarana dan prasana pendukung diselenggarakan Bimtek dan Raker dengan mitra kerja, pihaknya bersama dengan DSDAP sudah menghitung kebutuhan biaya sekitar Rp 20 miliar.
“Rencana aksi, bersama DSDAP dilakukan pemanfaatan gedung dewan. Di APBD murni 2016, sarana toilet ada 56 titik, saat ini sedang persiapan lelang, sarana rapat yang jadi persoalan untuk di perubahan. Toilet di point RP 600 juta. Di perubahan APBD 2016 taksiran tidak kurang Rp 18 sampai Rp 20 miliar. Tapi harus dilakukan penyisiran ulang kembali sebelum kita tahu berapa finalnya,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Banten, Muflikhah mengaku tak keberatan dengan larangan yang dilakukan oleh KPK. “Sepanjang itu untuk kebaikan dan tidak mengangu lainnya saya pribadi tidak masalah. Tapi yang jelas Tatib DPRD Banten juga harus direvisi, karena untuk raker dan bimtek dilaksanakan diluar dalam tatibnya tidak dilarang,” jelasnya.(rus)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KPK Larang DPRD Rakor di Hotel"

Posting Komentar