Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Kasus Suap, Ricky Tampinongkol Dipenjara 2,5 Tahun

SERANG – Setelah menjalani sidang beberapa bulan, akhirnya Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus suap Bank Banten, Ricky Tampinongkol.
Mantan direktur PT Banten Global Development tersebut divonis 2,5 tahun kurungan penjara. Putusan hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 3,5 tahun dengan denda Rp 250 juta subsider kurungan penjara selama lima bulan.
“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ricky Tampinongkol selama dua tahun enam bulan. Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara, dengan perintah terdakwa masih ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim, M.Sainal saat membacakan putusan di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, Selasa (03/05).
Ricky dinyatakan terbukti bersalah lantaran melakukan penyuapan terhadap penyelenggaran negara secara berlanjut, yakni Ketua Harian Banggar DPRD Banten, FL Tri Satya Santosa dan Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono.
Adapun hal yang meringankan, kata hakim, karena terdakwa bersikap sopan di persidangan dan juga menunjukan penyesalan. “Terdakwa memiliki keluarga dan belum pernah tersangkut kasus hukum sebelumnya. Selain itu, terdakwa juga berterus terang mengakui perbuatannya,” ungkap M. Sainal.
Ricky Tampinongkol dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Diberitakan sebelumnya, pada 1 Desember 2015, Ricky Tampinongkol bersama FL Tri Satrya Santosa dan SM Hartono, tertangkap tangan oleh KPK sedang melakukan suap untuk memperlancar pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten. Ketiganya ditangkap di sebuah rumah makan di daerah Tangerang.
Selama sidang berjalan, FL Tri Satrya Santosa dan SM Hartono juga telah dipecat dari partainya masing-masing juga dari jabatannya di DPRD Banten.
Sementara terkait kelanjutan pembentukan bank daerah, pada APBD Perubahan tahun ini Pemprov akan menggelontorkan dana Rp 300 miliar untuk membentuk penyertaan modal awal. Namun sebelumnya pemerintah juga akan membentuk perusahaan melalui peraturan daerah.
“Kita akan menyiapkan sekitar Rp 300 miliar. Ini kan atas perintah DPRD agar Pemprov Banten untuk menyiapkan anggaran. Tapi kan perlu ada perda untuk membuat PT (perseroan terbatas) itu. Dalam perda kan jelas, bahwa tidak bisa bank itu atas nama BGD, jadi harus kaya Jamkrida,” kata Sekda Banten Ranta Soeharta.
Setelah pemprov menyiapkan anggaran, nantinya kewenangan untuk mengakusisi Bank Banten tersebut berada di PT BGD. Karena pemprov hanya berkewajiban menyiapkan anggaran. Sedangkan untuk teknis akuisisi nanti diserahkan ke BGD.
“Berdasarkan Permendagri nomor 52, harus ada konsultan untuk melakukan kajian investasi. Jadi ketika perusahaan pemprov atau pemerintah daerah mau investasi, dia harus menunjuk konsultan untuk mengatakan layak atau tidak terhadap uang yang diberikan, kepada siapapun. Kepada perusahaan daerah khususnya BGD, itu layak enggak. Jadi itu ada kajiannya gitu,” jelasnya.
Oleh karena itu ketika meminta menyiapkan anggaran, kata Ranta, DPRD juga harus menyiapkan perangkat lainnya, seperti pembentukan pansus peraturan daerah tentang pembuatan perusahaan itu (PT).
“Berarti dewan juga harus menyiapkan pansus. pemerintahan itu kan ada dua, eksekutif dan legislatif,” tutur Ranta.(yul)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kasus Suap, Ricky Tampinongkol Dipenjara 2,5 Tahun"

Posting Komentar