Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Istana: Penanganan Isu Komunisme Harus Hormati HAM dan Kebebasan Berpendapat!


Jakarta - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI agar penanganan terhadap isu penyebaran komunisme tidak kebablasan. Presiden meminta, penanganan isu komunisme tetap menghormati HAM dan kebebasan berpendapat.

"Memang ada masukan dari berbagai pihak yang mengatakan, yang memberi masukan ke Presiden, ada sebagian dari aparat itu yang dianggap 'kebablasan' dalam menterjemahkan perintah Presiden untuk menertibkan upaya kebangkitan PKI. Direspon juga oleh Presiden kita Pak Jokowi ini dengan langsung menelepon, dengan memerintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk melihat itu tadi, masih tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat. Saya kira Panglima TNI dan Kapolri bisa menterjemahkan itu dengan baik," kata Jubir Presiden, Johan Budi di komplek Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Kamis (12/5/2016).

Menurut Johan, Presiden concern terhadap hak berpendapat masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bisa memberikan jaminan tidak akan melanggar HAM dan menghilangkan hak berpendapat dengan alasan pemberantasan paham komunisme.

"Direction Presiden itu clear menurut saya bahwa aparat di bawah itu jangan juga dalam rangka untuk menertibkan ada dugaan kebangkitan PKI itu disalah artikan kebablasan tadi. Sehingga kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan ide-ide itu jangan sampai  diberangus juga," jelas Johan.

Meskipun demikian, Presiden tetap berkomitmen tidak akan membiarkan bibit-bibit kebangkitan PKI tumbuh di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tugas Polri, TNI, BIN dan Kejaksaan Agung untuk menangani isu ini.

"Perintah Presiden adalah waktu itu kepada Jaksa Agung, Kapolri adalah menindak tegas upaya-upaya yang membangkitkan PKI. Karena itu dilarang dalam TAP MPR No 1/2003 dan itu masih berlaku sampai hari ini. Tidak boleh ada PKI di bumi pertiwi Indonesia," tegas Johan.
(kha/rvk)
Sumber : http://news.detik.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Istana: Penanganan Isu Komunisme Harus Hormati HAM dan Kebebasan Berpendapat!"

Posting Komentar