Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Kota Tangsel : Terapkan Layanan Berbasis Digital

PAMULANG – Kota Tangsel menjadi percontohan di Indonesia tentang pelayanan pertanahan berbasis digital. Hal ini untuk memberikan kemudahan serta memangkas alur birorasi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan membuka peluncuran layanan pertanahan berbasis digital dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan di Tangsel di UT Pondok Cabe Pamulang. Pemerintah saat ini ingin memastikan masyarakat bahwa urusan dengan BPN mudah.
“Kota Tangsel menjadi daerah pertama yang mendapat ISO 27001 dan 9001 untuk layanan pertanahan berbasis digital. Dan ini memang sudah semestinya semua kebijakan di seluruh daerah berjalan secara e-government,” katanya usai menghadiri paripurna walikota.
Program layanan pertanahan digital untuk memangkas waktu pengurusan. Dengan demikian melalui aplikasi baru ini biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan surat kepemilikan tanah dan bangunan jauh lebih murah. Masyarakat pun diharapkan dapat memanfaatkan layanan ini.
“Biaya pengurusan (sertifikat red) cuma Rp 50 ribu. Sampai banyak masyarakat yang bertanya, apakah sertifikat yang dikeluarkan asli?. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu pakai calo lagi, dan prosesnya lebih transparan,” kata Ferry meyakinkan.
Kelebihan menggunakan sistem digital, masyarakat akan mengetahui persyaratan apa saja yang harus disiapkan. Termasuk juga lama waktu yang akan ditempuh hingga biaya pengurusan. Hanya bermodal perangkat telepon pintar tersebut, aplikasi dengan nama “Sentuh ATR/BPN” dapat diinstal di layanan Google Play Store. Lalu form dapat diisi lewat laman support.bpn.go.id/mobileapps/index.php.
“Untuk Kota Tangsel, kita mulai dari Kecamatan Ciputat, dan seluruh kecamatan lain sampai tahun 2018 ,” paparnya.
Kementerian ATR/BPN, menyebut Kota Tangsel menempati urutan ke-2 kabupaten kota dengan pendapatan sektor pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) tertinggi se-Indonesia, dengan nilai transaksi lebih dari Rp 688 miliar dalam setahun. “Ini harus menjadi percontohan untuk daerah yang lain,” katanya.
Mulyono (45) salah satu warga Ciputat menyebut masyarakat dituntut memahami soal surat-surat tanah karena memang penting. Namun tidak semua warga mau mengurus karena untuk mengurus tentunya membawa uang banyak.
“Apapun kebijakan pemerintah jika memang itu untuk mempermudah dan meringankan biaya pasti didukung,” katanya.(irm)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kota Tangsel : Terapkan Layanan Berbasis Digital"

Posting Komentar