Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus

Menyelenggarakan Umrah & Haji Plus
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Sahabat SBL Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

37 Dewan Provinsi Banten Malas Laporkan Kekayaan

SERANG – Sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Banten dan puluhan wakil rakyat belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Padahal sebelumnya, mereka secara resmi telah mendapat surat dari pimpinan dan Badan Kehormatan (BK) dewan.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Rabu (6/4), dari 85 orang dewan, 48 yang baru menyerahkan berapa banyak kekayaan dimilikinya, sedangkan 37 lainya hingga berita ini diturunkan belum juga memberikan laporan tersebut. Mereka dianggap melakukan pelanggaran UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Secara rinci, anggota DPRD Banten dari Fraksi Nasdem hanya 1 orang dari lima anggota yang telah menyerahkan LHKPN ke KPK. Hanura 3 orang dari enam, PKB dua orang dari lima, PDIP 11 dari 15 orang, Gerindra 2 dari 10, Demokrat 4 dari 8, PAN 1 dari 3, PPP 7 dari 8, PKS 7 dari delapan, Golkar 7 dari 15.
Dari 37 orang yang belum menyerahkan laporan LHKPN ke KPK di antaranya, Ketua Fraksi Gerindra, Ketua Frkasi PKB Rahmat Abdul Gani, Ketua Fraksi Hanura Eli Mulyadi, Ketua Fraksi Nasdem Ali Nurdin, dan Ketua Fraksi Demokrat Yoyon Sujana.
Selain itu wakil rakyat lainnya tidak menyampaikan LHKPN adalah, Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Ali Zamrowi, Ketua Komisi I dari Fraksi Gerindra Zaid Elhabib, Imanudin Karis (Fraksi Demokrat), Harun Alrasyid (Fraksi Golkar), Upiyadi Moeslekh (Fraksi Hanura).
Plh Sekwan Banten, Anwar Masud, Selasa (5/4) membenarkan sebanyak 37 anggota DPRD belum menyerahkan laporan LHKPN ke KPK. “Yang belum, masih kita komunikasikan,” kata Anwar didampingi Kabag Keuangan Setwan, TB Moch Kurniawan.
Terpisah, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah menjelaskan, laporan harta kekayaan wakil rakyat berdasarkan permintaan langsung dari KPK, dan pihaknya telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada seluruh fraksi dan Badan Kehormatan (BK).
“Kalau yang belum, mungkin saja ada teman-teman yang masih belum mengerti. Bukan berarti mereka tidak mau melaporkan. Karena dalam form KPK bukan sesuatu yang gampang,” katanya.
Selain itu Asep menilai, dalam pengisian LHKPN sangat hat-hati dalam memberikan laporkan. “Saya positif thinking saja kenapa mereka belum menyampaikannya. Kita tidak bisa menjastis yang belum melaporkan, tidak mau menyampaikan,” ujarnya.
Meski sudah lama dalam permintaan KPK, tetapi mereka diyakini Asep tetap melaporkan. “Kita sih inginnya lebih cepat lebih baik. Mudah-mudahan minggu depan selesai semua. Minimal progresnya ada perkembangan. Dan saya mengimbau kepada mereka yang belum melaporkan,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Banten, Rahmat Abdul Gani saat dihubungi melalui telpon genggamnya mengaku belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Rahmat yang juga Ketua DPW PKB Banten tersebut berjanji akan segera menyampaikan daftar harta yang dimilikinya dalam waktu dekat.
“Belum, lagi saya susun,” kata Rahmat yang duduk di Komisi IV bidang Pembangunan ini singkat.(rus/bnn)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "37 Dewan Provinsi Banten Malas Laporkan Kekayaan"

Posting Komentar